DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Industri Unggulan Kabupaten; Jangka Waktu Rpik Tahun 2019-2039; Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA RENCANA PEMBANGUNANINDUSTRI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 8 TAHUN 2019 BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN I SALINAN I

10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015- 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasarna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
6.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang industri di Kabupaten Balangan.
7.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
8.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATIBALANGAN Dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBALANGAN Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 24);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimntan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018- 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan TAhun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19); Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri daerah; dan
b.pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah. Pasa12 baku danl atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
1. 9.Perusahaan Industri adalah Setiap orang yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang berkedudukan di daerah. 10.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri di daerah. 11.Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelolaoleh perusahaan kawasan industri. 12.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan hasil pengembangan, perbaikan, invensi, darr/atau inovasi dalam bentuk teknologiproses dan teknologiproduk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, darr/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. 13.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, danj atau sejenisnya yang menunjukan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri. 14.Data kawasan industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan Zatau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan kawasan industri. 15.Pelaku industri adalah perseorangan atau perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri. 16.Masyarakat adalah seseorang atau kelompokorang. 17.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di Kabupaten Balangan yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek social, aspek ekonomi dan lingkungan. Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM RENCANA BALANGAN TENTANG KABUPATEN Menetapkan: PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039.

Pasal 6

a.industri unggulan Daerah;
b.jangka waktu RPIKTahun 2019-2039;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pembiayaan;
f.lampiran.

BAB II

INDUSTRIUNGGULANKABUPATEN Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.mewujudkan Kebijakan Industri Nasional pada tingkat daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industry daerah;
c.mewujudkan industry daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah guna memperkuat ekonomi daerah; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

1.kepentingan nasional;
2.demokrasi ekonomi;
3.kepastian berusaha;
4.pemerataan persebaran;
5.persaingan usaha yang sehat; dan
6.keterkaitan Industri.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di daerah.

Pasal 10

BABIV PELAKSANAAN

(4)RPIKTahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPIKTahun2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
1. a.visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri daerah;
2. b.sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri daerah;
3. c.pembangunan sumber daya Industri daerah;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri daerah;
5. e.pemberdayaan industri daerah; dan
6. f.kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
(3)RPIKTahun20 19-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima)tahun.
(1)RPIKTahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Pasa19 BABIII JANGKAWAKTURPIKTAHUN2019-2039
(2)Pengembangan Industri yang potensial merupakan prioritas.
(1)Penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2019-2039. Pasa18 Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari:
1. a.Industri Hasil Hutan;
2. b.Industri pengolahan Karet;
3. c.Industri Pangan;
4. d.Industri Logam, Elektronika, Tekstil dan Aneka.

Pasal 7

(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri termasuk permasalahan dan lsngksh-lsngksh penyelesaian sektor Industri.
(1)Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 kepada Gubemur yang tembusannya disampaikan kepada Dinas yang menangani urusan bidang perindustrian di tingkat provinsi secara berkala setiap tahun.

Pasal 13

(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Daerah tentang RPIK.

Pasal 12

(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri Unggulan Daerah dengan Industri Besar.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 11

(4)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perencanaan pembangunan industri.
(2)RPIK Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.
(1)Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 16

BABVII KETENTUANLAIN-LAIN Semua pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareah dan Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…