DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Peran Pemerintah Daerah; Peran Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat; Peran Pelaku Usaha; Komunitas Kewirausahaan Pemuda; Prasarana dan Sarana Kewirausahaan Pemuda; Pendanaan; Monitoring dan Evaluasi; Penghargaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Khusus; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda di daerah;
c.bahwa minat, bakat, dan potensi yang dimiliki pemuda dalam membangun kewirausahaan harus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan searah dengan pembangunan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8.Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepemudaan.
5.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
7.Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
8.Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
9.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
10.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
11.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
12.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
13.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
14.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda ini dimaksudkan untuk:

a.menjamin terselenggaranya kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat;
b.mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda secara efektif dan efisien untuk: 1).meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengolah ekonomi potensial daerah; 2). menciptakan lapangan kerja; dan 3). meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan pemuda dalam mengembangkan usaha.

Pasal 4

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.sesuai minat, bakat, dan potensi yang dimiliki pemuda;
b.sesuai dengan potensi daerah; dan
c.searah dengan pembangunan nasional.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan pemuda.
(2)Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara koordinatif dengan Dinas lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perdagangan dan usaha kecil menengah serta pelatihan kerja.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
1. a.penyusunan rencana strategis pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
2. b.fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
(2)Rencana strategis Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
1. a.identifikasi minat dan bakat serta potensi pemuda;
2. b.pemetaan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk kewirausahaan pemuda; dan
3. c.rencana strategis Pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda.
(3)Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pelatihan;
2. b.pemagangan;
3. c.pembimbingan;
4. d.pendampingan;
5. e.kemitraan;
6. f.promosi; dan/atau
7. g.bantuan akses permodalan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
(2)Untuk sinergisitas dan keselarasan, fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERAN PELAKU USAHA

Pasal 9

(1)Kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
(2)Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KOMUNITAS KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 10

(1)Untuk membangun solidaritas, kebersamaan, dan ketangguhan dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, antar pemuda dapat membentuk komunitas kewirausahaan sesuai bidangnya masing-masing.
(2)Komunitas kewirausahaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menunjang dan saling menguntungkan secara berkesinambungan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…