DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Asabaru Dayacipta Lestari, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan; Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Tata Cara Penganggaran Dan Pengelolaan; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Asabaru Dayacipta Lestari; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang SALINAN 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6760); 3
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 24, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor .... ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS ASABARU DAYACIPTA LESTARI (PERSERODA). 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
5.Perseroan Terbatas Asabaru Dayacipta Lestari yang selanjutnya disebut PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Balangan.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Balangan yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda). 5

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); dan
2. b.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
(3)Dalam hal Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemenuhan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk uang.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

Keuntungan yang menjadi hak Daerah disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda).
(2)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda).
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Inspektorat Daerah.
(3)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan. 6
(4)

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB VII

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 22 Nopember 2022 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 22 Nopember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUTIKNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2022 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…