DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan , akuntabel, pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, mudah dan murah diperlukan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Prcsiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang system Pemerintah Berbasis elektronik, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; BUPATIBALANGAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN NOMOR 8 TAHUN2024 TENTANG PENYELENGGARAANSISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN I I I 11.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 ten tang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomoi 233); 10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

9.Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang \ Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 T'ahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1:\ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerin tahan kewenangan daerah otonom.
2. 3.Bupati adalah Bupati Balangan.
3. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
4. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. 6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 7, Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengat.uran , pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. 8.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinarnbungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
7. 9.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. 10.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. 11.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBALANGAN dan BUPATIBALANGAN 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NomorI57); yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

12.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terin tegrasi.
13.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
15.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
16.Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan an tar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi I pengh ubung un tuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20.Aplikasi SPBE adalah satu at au sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sarna, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat danl atau Pemerintah Daerah.
22.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat at au Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
23.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria darr/ atau standar yang telah ditetapkan.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat, diteritukan, diangkat, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu jabatan negeri at au tugas negara lainnya yang kemudian disebut sebagai Aparatur Sipil Negara.

(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANGPENYELENGGARAANSISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. d.penyelenggara SPBE;
5. e.percepatan SPBE; dan
6. f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan . dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
b.sebagai sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dan pelayanan nonpublik; dan
c.untuk mensinergikan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.

Pasal 2

SPBE di Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.efektivitas;
b.keterpad uan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun. Pasa18
(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerin tahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
(5)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan ' at au
2. b.perubahan kebijakan strategis Daerah.
(4)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat petajalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan / atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasar RPJMD.
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Visi dan misi SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE; dan
3. c.Peta Rencana SPBE. Pasa17
(1)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
1. f.data dan informasi;
2. g.Infrastruktur SPBE;
3. h.Aplikasi SPBE;
  1. 1.keamanan SPBE; dan J. Layanan SPBE.
(3)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun. Pasa19
(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.Arsitektur SPBE Perneriritah Daerah;
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
4. d.Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(3)diatur dengan
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan Bupati.
(8)Bupati sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6)kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(7)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
(6)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
(4)Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dilakukan Reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(3)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan inforrnasi an tara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan inforrnasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(4)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1)Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah darr/ atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha darr/ at au pihak lain.

Pasal 13

Proses Bisnis yang terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 14

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(2)Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
(3)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi. Pasa112
(1)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam:
1. a.penggunaan data dan informasi;
2. b.penerapan Aplikasi SPBE;
3. c.Keamanan SPBE; dan
4. d.Layanan SPBE.
(4)Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati.
(3)Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah. PasaI17
(1)Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
(5)Pusat data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
(4)Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
(3)Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
(2)Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pusat data nasional.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan , akuntabel, pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, mudah dan murah diperlukan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Prcsiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang system Pemerintah Berbasis elektronik, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

9.Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang \ Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 T'ahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 1:\ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerin tahan kewenangan daerah otonom.
2. 3.Bupati adalah Bupati Balangan.
3. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
4. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. 6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 7, Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengat.uran , pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. 8.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinarnbungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
7. 9.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. 10.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. 11.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE

Pasal 1

12.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terin tegrasi.
13.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
15.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
16.Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan an tar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi I pengh ubung un tuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20.Aplikasi SPBE adalah satu at au sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sarna, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat danl atau Pemerintah Daerah.
22.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat at au Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
23.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria darr/ atau standar yang telah ditetapkan.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat, diteritukan, diangkat, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta mendapatkan mandat tugas dalam suatu jabatan negeri at au tugas negara lainnya yang kemudian disebut sebagai Aparatur Sipil Negara.

(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANGPENYELENGGARAANSISTEM PEMERINTAHANBERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. d.penyelenggara SPBE;
5. e.percepatan SPBE; dan
6. f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan . dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
b.sebagai sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dan pelayanan nonpublik; dan
c.untuk mensinergikan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.

Pasal 2

SPBE di Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.efektivitas;
b.keterpad uan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun. Pasa18
(1)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerin tahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
(5)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan ' at au
2. b.perubahan kebijakan strategis Daerah.
(4)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat petajalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan / atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasar RPJMD.
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Visi dan misi SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE; dan
3. c.Peta Rencana SPBE. Pasa17
(1)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
1. f.data dan informasi;
2. g.Infrastruktur SPBE;
3. h.Aplikasi SPBE;
  1. 1.keamanan SPBE; dan J. Layanan SPBE.
(3)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun. Pasa19
(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.Arsitektur SPBE Perneriritah Daerah;
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
4. d.Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(3)diatur dengan
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan Bupati.
(8)Bupati sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6)kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(7)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
(6)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(3)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
(4)Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dilakukan Reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(3)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan inforrnasi an tara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan inforrnasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(4)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1)Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah darr/ atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha darr/ at au pihak lain.

Pasal 13

Proses Bisnis yang terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 14

(2)Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
(3)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi organisasi. Pasa112
(1)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam:
1. a.penggunaan data dan informasi;
2. b.penerapan Aplikasi SPBE;
3. c.Keamanan SPBE; dan
4. d.Layanan SPBE.
(4)Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati.
(3)Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah. PasaI17
(1)Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
(5)Pusat data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
(4)Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
(3)Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
(2)Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pusat data nasional.