DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Berencana Meliputi: KETENTUAN UMUM, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA, PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan program untuk jangka menengah dan jangka panjang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kewenangan. Pasa14 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, meliputi:

a.Pengendalian Penduduk: 1). pengendalian kuantitas penduduk secara terpadu dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;dan 2). pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
b.Keluarga Berencana: 1). pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KBsesuai kearifan budaya lokal. 2). pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB). 3). pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB. 4). pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB.
c.Keluarga Sejahtera: 1). pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 2). pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pasal 3 5 1

(2)Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemetaan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
2. b.pernetaan pertumbuhan penduduk; dan
3. c.pernetaan persebaran penduduk.
(1)Untuk memberikan dasar ataskebijakan dan program pengendalian kuantitas penduduk, Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

Pasal 8

Penyusunan kebijakan dan program pengendalian kuantitas penduduk berpedoman pada kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam lingkup:

a.perencanaan kependudukan;
b.parameter kependudukan;
c.analisis dampak kependudukan;
d.kerjasarna pendidikan kependudukan; dan
e.penanganan isu-isu kependudukan skala daerah.

Pasal 7

(2)Kebijakan dan program untuk pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan pada kesesuaian daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
(1)Ruang lingkup kebijakan dan program untuk pengendalian kuantitas penduduk, meliputi:
1. a.pengendalian kelahiran;
2. b.penurunan angka kematian; dan
3. c.pengarahan mobilitas penduduk.

Pasal 6

(3)Penempatan kegiatan berkaitan dengan kebijakan dan program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berikut pelaksanaannya disesuaikan dengan lingku p tugas dan tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah terkait. 6
(1)Kebijakan dan program penurunan angka kematian sifatnya adalah mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan mengurangsi resiko kesakitan dan kematian ibu hamil, bayi, dan anak-anak.

Pasal 14

Kebijakan dan program penurunan angka kematian diarahkan kepada pelaksanaan:

a.upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif mencegah dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian;
b.peningkatan sarana dan prasarana pendukung dibidang kesehatan;
c.peningkatan pelayanan dibidang kesehatan;
d.penempatan tenaga kesehatan diwilayah daerah terpencil dengan jaminan perlindungan dan keamanan oleh Pemerintah Daerah;
e.pemberian pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi keluarga pra sejahtera dan khususnya keluarga miskin; dan
f.pemberian bantuan pangan pokok, suplemen nutrisi dan gizi.

Pasal 13

Kebijakan dan program penurunan angka kematian diprioritaskan terhadap:

a.ibu hamil, saat persalinan, dan pasca persalinan;
b.bayi dalam kandungan dan pasca dilahirkan; dan
c.anak-anak.

Pasal 12

Kebijakan dan program penurunan angka kematian wajib memperhatikan norma agama dan kesamaan hak reproduksi pasangan suarni isteri.

Pasal 11

Penurunan angka kematian bersandarkan pada kebijakan dan program dalam lingkup bidang kesehatan dan ketahanan pangan keluarga.

Pasal 10

Bagian Ketiga Penurunan Angka Kematian Pengendalian kelahiran bersandarkan pada kebijakan dan program keluarga berencana.

Pasal 9

(1)Kebijakan dan program mobilitas penduduk terdiri dari:
1. a.pengarahan mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan non permanen;
2. b.pengarahan mobilitas penduduk dan penyebaran penduduk ke kawasan penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam wilayah Daerah untuk pemerataan pembangunan pada seluruh kecamatan;
3. c.pengarahan mobilitas penduduk dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi); dan Pasal 17
(2)Kebijakan dan program mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada:
1. a.penghormatan hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
2. b.data, analisis, dan penetapan proyeksi angka mobilitas dan persebaran penduduk.
(1)Kebijakan dan program mobilitas penduduk harus ditujukan untukpenyebaran penduduk yang optimal secara seimbang antara jumlah penduduk dan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 16

a.pencatatan angka kematian ibu hamil dan melahirkan, bayi dalam kandungan dan pasca kelahiran, dan anak-anak; dan
b.analisis Zpenelitian untuk pemberian solusi kedepan terhadap bentuk dan tata cara penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak-anak.

Pasal 15

c.pendidikan;
d.konseling;dan
e.pelayanan kesehatan. aktif keluarga dan masyarakat ayat (1), Pemerintah Daerah

(2)Untuk mendorong partisipasi sebagaimana dimaksud pad a berkewajiban memberikan:
1. a.aksessarana dan prasarana;
2. b.informasi yang berkualitas dan mudah dipahami; 8 1 Ruang lingkup kebijakan dan program untuk KB,meliputi:
3. a.mengatur kehamilan yang diinginkan dengan memperhatikan norma agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat;
4. b.menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
5. c.meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
6. d.meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
7. e.mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…