DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru; Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Penyediaan Tanah; Pendanaan; Tugas Pemerintah Daerah; Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Masyarakat Lokal; Larangan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahn Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan Tahun 2013 – 2032;
12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5.Rumah Adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
6.Perumahan adalah adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana ,sarana dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, fasilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.
8.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
9.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. 4
14.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah presentase hasil perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan yang tersedia.
15.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang bisa dibangun dengan luas lahan yang ada
16.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
17.Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan fasilitas umum.
18.Masyarakat yang berpenghasilan rendah atau yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19.Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang
20.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
21.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
22.Fasilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
23.Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
24.Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
25.Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.
26.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
27.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatuan, yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. 5

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 2

(1)Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
(2)Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
1. a.bangunan gedung;
2. b.jalan lingkungan;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.drainase lingkungan;
5. e.pengolahan air limbah;
6. f.pengolahan persampahan; dan
7. g.proteksi kebakaran.

Pasal 3

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mencakup:
1. a.ketidakteraturan bangunan;
2. b.tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/ atau
3. c.ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
(2)Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
1. a.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detil tata ruang, paling sedikit pengaturan bentuk besaran perletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
2. b.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas bangunan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
(3)Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
1. a.koefisien dasar bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
2. b.koefisien lantai bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/ atau RTBL.
(4)Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi 6 bangunan gedung pada perumahan dan pemukiman yang tidak sesuai dengan :
1. a.pengendalian dampak lingkungan;
2. b.pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/ sarana umum;
3. c.keselamatan bangunan gedung;
4. d.kesehatan bangunan gedung;
5. e.kenyamanan bangunan gedung; dan
6. f.kemudahan bangunan gedung.

Pasal 4

(1)Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
(2)Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki PBG untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung .

Pasal 5

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mencakup:
1. a.jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
2. b.kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
(2)Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
(3)Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukiman jalan.

Pasal 6

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mencakup;
1. a.ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/ atau
2. b.tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
(2)Ketidaktersedian akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
(3)Tidak terpenuhinya kebutuhn air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum dalam lingkungan perumahan dan permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari. 7

Pasal 7

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mencakup:
1. a.drainase lingkungan tidak dapat mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
2. b.ketidaktersediaan drainase;
3. c.tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
4. d.tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
5. e.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2)Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
(3)Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
(4)Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
(5)Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
1. a.pemeliharaan rutin; dan/atau
2. b.pemeliharaan berkala.
(6)Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanpa tanah material pelapis atau penutup telah terjadi kerusakan.

Pasal 8

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelola air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mencakup :
1. a.sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
2. b.prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
(2)Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengolahan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. 8
(3)Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada perumahan atau Permukiman dimana:
1. a.kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; dan/atau
2. b.tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 9

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f mencakup:
1. a.prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
2. b.sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
3. c.tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
(2)Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
1. a.tempat sampah dengan pemilahan sampah dengan skala domestik atau rumah tangga;
2. b.tempat pengumpulan sampah atau Tempat Pengumpulan Sampah reduce,reuse,recycle pada skala lingkungan;
3. c.gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
4. d.tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
(3)Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pewadahan dan pemilahan domestik;
2. b.pengumpulan lingkungan;
3. c.pegangkutan lingkungan;
4. d.pengolahan lingkungan.
(4)Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
1. a.pemeliharaan rutin; dan/atau
2. b.pemeliharaan berkala.

Pasal 10

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
1. a.prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
2. b.sarana proteksi kebakaran. 9
(2)Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
1. a.pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
2. b.jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
3. c.sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada instansi pemadam kebakaran; dan
4. d.data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
(3)Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
1. a.alat pemadam api ringan (APAR);
2. b.mobil pompa;
3. c.mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
4. d.peralatan pendukung lainnya.

Pasal 11

(1)Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokkan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
(2)Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
1. a.di atas air;
2. b.di tepi air;
3. c.di daratan;
4. d.di perbukitan; dan
5. e.di daerah rawan bencana.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…