DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/ atau Investor; BUPATI BALANGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHANINVESTASI KEPADA MASYARAKATDAN/ATAU INVESTOR BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN

8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 'I Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,I Nomor 6757);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang\ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesial Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); I, 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan lkan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan I Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan : Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ' 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran I; Negara Republik Nomor 6856); ! Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomori 6801);
4.Bupati adalah Bupati Balangan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerin tahan Daerah pelaksanaan urusan pemerin tahan kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBALANGAN Dan BUPATI BALANGAN

16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan
16.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan darr/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau bad an hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan ' atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesar kemakmuran rakyat.
12.Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
10.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat darr/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat darr/ atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
8.Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
7.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan. Pasa15

(1)Pemerintah Daerah dapat mernberikan Insentif dany atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
(2)Pemberian Inseritif darr/ atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan mernperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- uridangan.
1. a.mendorong peningkatan investasi di Daerah;
2. b.memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Daerah dalam rangka . mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. c.memberikan dukungan kepada Masyarakat dan Zatau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja serta terwujud peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diDaerah. Pasa14 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
4. a.kewenangan dan prinsip;
5. b.kriteria Pemberian Insentif danl atau Kernudahan Investasi;
6. c.bentuk Insentif dan Kernudahan Investasi;
7. d.jenis usaha;
8. e.tata cara Pernberian Insentif darr/ atau Kemudahan Investasi;
9. f.jangka waktu;
10. g.pelaporan dan evaluasi:
11. h.sanksi administratif; dan
  1. 1.pendanaan. Pasal z Maksud ditetapkanya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dany atau Kernudahan Investasi di Daerah.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN, DANRUANGLINGKUP rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kernudahan Penanaman Modal.

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/ atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/ atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/ atau Koperasi di Daerah; dan/ atau
6. f.bunga pinjaman rendah. BABV BENTUKINSENTIFDAN/ATAUKEMUDAHAN Pasal 7 Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor dengan kriteria sebagai berikut:
7. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
8. b.menyerap tenaga kerja;
9. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
10. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
11. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
12. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
13. g.pembangunan infrastruktur;
14. h.melakukan alih teknologi;
  1. 1.melakukan industri pionir; J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
15. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
16. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
17. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah;
18. n.berorientasi ekspor. BABIV KRITERIAPEMBERIANINSENTIFDAN/ATAU KEMUDAHANINVESTASI Kemudahan Investasi 5 ayat (1) dilaksanakan Pasal 6 Pemberian Insentif dan/ atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal berdasarkan prinsip sebagai berikut:
19. a.kepastian hukum;
20. b.kesetaraan;
21. c.transparansi;
22. d.akuntabilitas; dan
23. e.efektif dan efisien.

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif dan /atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah bagi Daerah.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha Mikro dan/ atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa19
(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan untukjenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(3)Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan pera turan perundang -undangan.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian penzman melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  1. 1.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; J. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  1. 1.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
10. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.
(3)Masyarakat dan/ atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Masyarakat dan/ at au Investor yang akan melakukan usaha baru, mengajukan permohonan yang minimal memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.rencana usaha; dan
  3. 3.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
2. b.Masyarakat dan/ atau Investor lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang minimal memuat:
  1. 1.kinerja perusahaan;
  2. 2.rencana perluasan usaha;
  3. 3.lingkup usaha; dan
  4. 4.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk manual atau digitalisasi.

BAB VI

JENIS USAHA

Pasal 12

(1)Masyarakat dany atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 11

Tata cara Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.verifikasi; dan
c.pelaksanaan

(2)Kajian potensi Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VII

TATACARAPEMBERIANINSENTIFDAN/ATAU KEMUDAHANINVESTASI

Pasal 15

(1)Dalam hal pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus disampaikan kepada pemohon.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling minimal memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.jenis usaha;
4. d.bentuk insentif dan/ atau kemudahan investasi;
5. e.jangka waktu insentif dan/ atau kemudahan investasi; dan
6. f.hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan investasi.

Pasal 14

(1)Pelaksanaan Pemberian Insentif darr/ atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor dilakukan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat fungsi, tugas, dan wewenang.
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai koordinator.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi.

Pasal 13

(1)Bupati dapat membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.

Pasal 19

(1\ Bupat.i melakukan 'evaluasi . J pelaksanaan Pernberian lnsentif

(3)Kewajiban melaporkan bagi Masyarakat darr/ atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal l '{satu) tahun sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
1. a.laporan penggunaan Inseritif dan Kemudahan Investasi;
2. b.pengelolaan uaaha.dan
3. c.rencana kegiatan usaha.

Pasal 18

(1)Masyarakat dan,'atau ~n.ve:_storyang menerima insentif darr/ atau Kemudahan investasi wajib "~e..nya"mpaikan laporan secara periodik kepada Bupati rnelalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perianaman modal. , 'Bp_gian Kcsatu Pelaporan 'BAB IX PELAPORANDt,N .EVALUASI Pasal. 17 Pemberian Insentif dan zatau Kernudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu .sebagai berikut:,. .
1. a.Pemberian Insentif danyatau Kernudahan Investasi kepada Investor yang pertarna kali menariamkan modalnya di , Daerah paling banyak 2 (dua) kali dalam 1.(satu) tahun; ,
2. b.",Pernberian Kenludahan' kepada Masyarakat darr/ atau Investor lama yang melakukan pcrluasan usaha diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahuri.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tara cara pengajuan permohonan, verifikasi, dan pelaksanaan Pemberian Insentif dan I atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 diatu:r dalarn Peraturan Bupati.

(3)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kepala Perangkat Daerah Teknis.
(2)Penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa surat penolakan disertai dengan alasan penolakannya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 'I Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,I Nomor 6757);
9.Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang\ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesial Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); I, 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan . Perizinan Berusaha Berbasis Resiko I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan lkan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan I Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan : Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ' 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran I; Negara Republik Nomor 6856); ! Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomori 6801);
4.Bupati adalah Bupati Balangan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerin tahan Daerah pelaksanaan urusan pemerin tahan kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBALANGAN Dan BUPATI BALANGAN

16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan
16.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan darr/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau bad an hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan ' atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesar kemakmuran rakyat.
12.Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
10.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat darr/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat darr/ atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
8.Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
7.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan. Pasa15

(1)Pemerintah Daerah dapat mernberikan Insentif dany atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
(2)Pemberian Inseritif darr/ atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan mernperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- uridangan.
1. a.mendorong peningkatan investasi di Daerah;
2. b.memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian Daerah dalam rangka . mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
3. c.memberikan dukungan kepada Masyarakat dan Zatau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi sehingga tercipta lapangan kerja serta terwujud peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diDaerah. Pasa14 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
4. a.kewenangan dan prinsip;
5. b.kriteria Pemberian Insentif danl atau Kernudahan Investasi;
6. c.bentuk Insentif dan Kernudahan Investasi;
7. d.jenis usaha;
8. e.tata cara Pernberian Insentif darr/ atau Kemudahan Investasi;
9. f.jangka waktu;
10. g.pelaporan dan evaluasi:
11. h.sanksi administratif; dan
  1. 1.pendanaan. Pasal z Maksud ditetapkanya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dany atau Kernudahan Investasi di Daerah.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN, DANRUANGLINGKUP rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kernudahan Penanaman Modal.

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/ atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/ atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/ atau Koperasi di Daerah; dan/ atau
6. f.bunga pinjaman rendah. BABV BENTUKINSENTIFDAN/ATAUKEMUDAHAN Pasal 7 Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor dengan kriteria sebagai berikut:
7. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
8. b.menyerap tenaga kerja;
9. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
10. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
11. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
12. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
13. g.pembangunan infrastruktur;
14. h.melakukan alih teknologi;
  1. 1.melakukan industri pionir; J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
15. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
16. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
17. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau daerah;
18. n.berorientasi ekspor. BABIV KRITERIAPEMBERIANINSENTIFDAN/ATAU KEMUDAHANINVESTASI Kemudahan Investasi 5 ayat (1) dilaksanakan Pasal 6 Pemberian Insentif dan/ atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal berdasarkan prinsip sebagai berikut:
19. a.kepastian hukum;
20. b.kesetaraan;
21. c.transparansi;
22. d.akuntabilitas; dan
23. e.efektif dan efisien.

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif dan /atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah bagi Daerah.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha Mikro dan/ atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa19
(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan untukjenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(3)Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan pera turan perundang -undangan.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian penzman melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  1. 1.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; J. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  1. 1.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
10. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.
(3)Masyarakat dan/ atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Masyarakat dan/ at au Investor yang akan melakukan usaha baru, mengajukan permohonan yang minimal memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.rencana usaha; dan
  3. 3.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
2. b.Masyarakat dan/ atau Investor lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang minimal memuat:
  1. 1.kinerja perusahaan;
  2. 2.rencana perluasan usaha;
  3. 3.lingkup usaha; dan
  4. 4.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dalam bentuk manual atau digitalisasi.

BAB VI

JENIS USAHA

Pasal 12

(1)Masyarakat dany atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 11

Tata cara Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.verifikasi; dan
c.pelaksanaan

(2)Kajian potensi Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB VII

TATACARAPEMBERIANINSENTIFDAN/ATAU KEMUDAHANINVESTASI

Pasal 15

(1)Dalam hal pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus disampaikan kepada pemohon.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling minimal memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.jenis usaha;
4. d.bentuk insentif dan/ atau kemudahan investasi;
5. e.jangka waktu insentif dan/ atau kemudahan investasi; dan
6. f.hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan investasi.

Pasal 14

(1)Pelaksanaan Pemberian Insentif darr/ atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor dilakukan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat fungsi, tugas, dan wewenang.
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai koordinator.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan investasi.

Pasal 13

(1)Bupati dapat membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi.

Pasal 19

(1\ Bupat.i melakukan 'evaluasi . J pelaksanaan Pernberian lnsentif

(3)Kewajiban melaporkan bagi Masyarakat darr/ atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal l '{satu) tahun sekali.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
1. a.laporan penggunaan Inseritif dan Kemudahan Investasi;
2. b.pengelolaan uaaha.dan
3. c.rencana kegiatan usaha.

Pasal 18

(1)Masyarakat dan,'atau ~n.ve:_storyang menerima insentif darr/ atau Kemudahan investasi wajib "~e..nya"mpaikan laporan secara periodik kepada Bupati rnelalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perianaman modal. , 'Bp_gian Kcsatu Pelaporan 'BAB IX PELAPORANDt,N .EVALUASI Pasal. 17 Pemberian Insentif dan zatau Kernudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu .sebagai berikut:,. .
1. a.Pemberian Insentif danyatau Kernudahan Investasi kepada Investor yang pertarna kali menariamkan modalnya di , Daerah paling banyak 2 (dua) kali dalam 1.(satu) tahun; ,
2. b.",Pernberian Kenludahan' kepada Masyarakat darr/ atau Investor lama yang melakukan pcrluasan usaha diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahuri.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 16

(3)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kepala Perangkat Daerah Teknis.
(2)Penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa surat penolakan disertai dengan alasan penolakannya.