DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, penugasan kepada Desa, kerjasama daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung BaratNomor 9 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah otonom sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
11.Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis.
12.Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
(2)Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria:
1. a.urusan pemerintahan yang lokasinya dalam wilayah Daerah Kabupaten;
2. b.urusan pemerintahan yang penggunanya dalam wilayah Daerah Kabupaten;
3. c.urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam wilayah Daerah Kabupaten; dan/atau
4. d.urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten.
(3)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan:
1. a.sendiri oleh Daerah Kabupaten; atau
2. b.melalui cara menugaskan Desa. 4

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Urusan Pemerintahan Wajib;
b.Urusan Pemerintahan Pilihan; dan
c.Urusan Pemerintahan Umum.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
2. b.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang urusan:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(3)Pelaksanaan pelayanan dasar pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang urusan:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal; 5
13. m.kepemudaan dan olahraga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.

Pasal 5

(1)Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
(2)Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditentukan berdasarkan hasil pemetaan potensi dan kondisi Daerah Kabupaten.
(2)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang urusan:
1. a.perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.perdagangan;
5. e.perindustrian; dan
6. f.transmigrasi.
(3)Setiap bidang Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), meliputi sub urusan dan rincian sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
(4)Sub urusan dan rincian sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di wilayah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

Pasal 8

(1)Selain Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen pemerintahan yang meliputi:
1. a.unsur pendukung urusan pemerintahan;
2. b.unsur penunjang urusan pemerintahan;
3. c.unsur pengawas urusan pemerintahan;
4. d.unsur kewilayahan.
(2)Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
(4)Setiap unsur manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program dan rincian program yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.
(2)Untuk menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Pasal 10

Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…