DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pengertian, asas, maksud dan tujuan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro. Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi anatar lain eliputi usaha koperasi, pelindungan koperasi, pemberdayaan koperasi, pengembangan Koperasi pada Sektor tertentu. Sedangkan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro antara lain meliputi kriteria Usaha Mikro, Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum, pemberdayaan Usaha Mikro, pengembangan Usaha Mikro. Selain itu juga mengatur mengenai Kemitraan, perizinan usaha koperasi dan usaha mikro, insentif dan kemudahan, dan penyelenggaraan inkubasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mendorong dan memberi pelindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah wadah perjuangan cita-cita, nilai- nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat koperasi dan usaha mikro di wilayah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).
13.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pasal 2

Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas kekeluargaan dan profesional usaha. 4

Pasal 3

Pengaturan pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah Kabupaten, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:

a.menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
b.meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c.memberikan pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
d.meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

BAB II

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pelindungan dan pemberdayaan Koperasi secara terpadu dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.

Pasal 6

(1)Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
1. a.berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
2. b.meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(2)Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan, paling sedikit:
1. a.kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
2. b.pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
3. c.praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggotanya; 5
4. d.kerja sama antar-Koperasi; dan
5. e.kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
(3)Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
1. a.manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi;
2. b.kerjasama antar-Koperasi; dan
3. c.kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
1. a.tunggal usaha; atau
2. b.serba usaha.
(2)Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
(3)Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
(4)Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki bidang usaha inti.
(5)Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
1. a.kesamaan usaha;
2. b.potensi; dan
3. c.kebutuhan anggota.
(6)Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 8

(1)Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
(2)Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
(3)Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
(4)Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis. 6
(5)Kelebihan kemampuran pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
1. a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.kemandirian;
6. f.pendidikan perkoperasian; dan
7. g.kerja sama antar-Koperasi.

Pasal 9

(1)Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Syariah" dalam penamaan Koperasi.
(3)Usaha Koperasi berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
(4)Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
(5)Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
(6)Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 10

(1)Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
1. a.kesamaan usaha;
2. b.potensi; dan/atau
3. c.kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
(2)Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
(3)Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…