DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan volume air limbah domestik dapat berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf j dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Retribusi yang dapat dipungut sebagai bentuk prestasi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
19.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
6.Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa buangan jamban/kakus, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil kegiatan rumah tangga.
7.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
8.Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
10.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
12.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
13.Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik. 5
14.Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
15.Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16.Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
17.Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
18.Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
19.Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan.
20.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21.Masyarakat merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
22.Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
24.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 6
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31.Pemeriksaan retribusi adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
32.Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya pengendalian terhadap air limbah yang dibuang agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
b.mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup;
c.melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup; dan
d.meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan dengan:

a.sistem terpusat; atau
b.sistem setempat. 7

Pasal 5

(1)Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.
(2)Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
1. a.IPAL terpusat;
2. b.jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari Sambungan Rumah (SR) ke IPAL terpusat, meliputi:
  1. 1.jaringan pipa induk;
  2. 2.jaringan pipa lateral/pengumpul;
  3. 3.jaringan pipa servis;
  4. 4.Sambungan Rumah (SR); dan
  5. 5.jaringan pipa penggelontor.
(3)Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

Pasal 6

(1)Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung:
1. a.lemak;
2. b.limbah padat; dan/atau
3. c.zat kimia.
(3)Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas pengolahan berupa bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

Pasal 7

(1)Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. 8
(2)Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.sistem setempat komunal; dan
2. b.sistem setempat individual.

Pasal 8

(1)Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
(2)Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
1. a.IPAL komunal;
2. b.jaringan perpipaan; dan
3. c.Saluran Rumah (SR).
(3)Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Pasal 9

(1)Pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan perpipaan bagi air limbah yang mengandung:
1. a.lemak;
2. b.limbah padat; dan/atau
3. c.zat kimia.
(3)Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas pengolahan pendahuluan berupa bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
(4)Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.

Pasal 10

(1)Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal, dan kepadatan penduduk sedang atau rendah. 9
(2)Sarana pengelolaan sistem setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
1. a.tanki septik; dan
2. b.bidang resapan.
(3)Bidang peresap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran tanki septik ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.
(4)Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan volume air limbah domestik dapat berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf j dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Retribusi yang dapat dipungut sebagai bentuk prestasi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
19.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan air limbah domestik.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
6.Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa buangan jamban/kakus, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil kegiatan rumah tangga.
7.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
8.Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
10.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
12.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
13.Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik. 5
14.Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
15.Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16.Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
17.Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
18.Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
19.Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan.
20.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21.Masyarakat merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
22.Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
24.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 6
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31.Pemeriksaan retribusi adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
32.Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya pengendalian terhadap air limbah yang dibuang agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
b.mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup;
c.melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup; dan
d.meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan dengan:

a.sistem terpusat; atau
b.sistem setempat. 7

Pasal 5

(1)Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.
(2)Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
1. a.IPAL terpusat;
2. b.jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari Sambungan Rumah (SR) ke IPAL terpusat, meliputi:
  1. 1.jaringan pipa induk;
  2. 2.jaringan pipa lateral/pengumpul;
  3. 3.jaringan pipa servis;
  4. 4.Sambungan Rumah (SR); dan
  5. 5.jaringan pipa penggelontor.
(3)Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

Pasal 6

(1)Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung:
1. a.lemak;
2. b.limbah padat; dan/atau
3. c.zat kimia.
(3)Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas pengolahan berupa bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

Pasal 7

(1)Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat. 8
(2)Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.sistem setempat komunal; dan
2. b.sistem setempat individual.

Pasal 8

(1)Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
(2)Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
1. a.IPAL komunal;
2. b.jaringan perpipaan; dan
3. c.Saluran Rumah (SR).
(3)Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Pasal 9

(1)Pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan perpipaan bagi air limbah yang mengandung:
1. a.lemak;
2. b.limbah padat; dan/atau
3. c.zat kimia.
(3)Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas pengolahan pendahuluan berupa bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
(4)Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.

Pasal 10

(1)Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal, dan kepadatan penduduk sedang atau rendah. 9
(2)Sarana pengelolaan sistem setempat individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
1. a.tanki septik; dan
2. b.bidang resapan.
(3)Bidang peresap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran tanki septik ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.
(4)Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009