DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung; 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9.Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10.Menara mandiri (self supporting tower) adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
11.Menara teregang (guyed tower) adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
12.Menara tunggal (monopole tower) adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13.Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
14.Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. 5
15.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang telah mendapat izin untuk melakukan kegiatannya dari instansi yang berwenang.
16.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
18.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi pembangunan menara dan mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
19.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC).
20.Keterangan Rencana Kabupaten Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
21.Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
22.Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
23.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
24.Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
25.Rencana lokasi menara yang selanjutnya disebut cell plan adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
26.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
27.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 6
28.Microcell adalah adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu Cellular Based Station bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (fiber optic) dari suatu pusat data.
29.Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
30.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41.Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 7

Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

a.mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
b.mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
c.mewujudkan ketertiban dalam penyelengaraan menara telekomunikasi; dan
d.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB II

KLASIFIKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

(1)Menara telekomunikasi diklasifikasikan berdasarkan
1. a.tempat berdirinya menara;
2. b.penggunaan menara; dan
3. c.struktur bangunan menara.
(2)Klasifikasi menara berdasarkan tempat berdirinya menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.menara yang dibangun di atas tanah (green field); dan
2. b.menara yang dibangun di atas bangunan (roof top).
(3)Klasifikasi menara berdasarkan Penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
1. a.telekomunikasi seluler yang memiliki fungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (coverage area).
2. b.penyiaran (broadcasting) yang digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi, antara lain:
  1. 1.Menara pemancar televisi; dan
  2. 2.Menara pemancar radio. 8
3. c.telekomunikasi khusus yang berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, antara lain militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.
(4)Klasifikasi menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Menara mandiri (self supporting tower);
2. b.Menara teregang (guyed tower); dan
3. c.Menara tunggal (monopole tower);
(5)Desain dan kontruksi dari struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah) dengan peletakannya.
(6)Selain ketiga jenis struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

BAB III

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

(1)Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip- prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
(2)Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
(3)Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
(2)Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (roof top), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (roof top tower/pole) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
(3)Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (green field tower), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan. 9

Pasal 7

(1)Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (pole) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.
(2)Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
(2)Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek- aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
(3)Peletakan dan penyebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona dan kawasan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan zonasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kriteria:
1. a.potensi ruang wilayah Daerah yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang;
2. b.letak strategis wilayah;
3. c.kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
4. d.kepadatan penduduk;
5. e.jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
6. f.KKOP.
(2)Zona lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Zona bebas menara; dan
2. b.Zona menara.
(3)Peraturan zonasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 10

Pasal 10

(1)Zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terkait aspek lingkungan, sosial budaya, keselamatan, dan estetika ruang terutama pada ruang dengan elemen-elemen kawasan yang menjadi focal point daerah atau mendukung penguatan citra kawasan tersebut.
(2)Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang kawasan dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
(3)Penetapan zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
(4)Penyelenggara telekomunikasi pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menempatkan antena telekomunikasi di atas bangunan paling tinggi 6 (enam) meter dengan mempertimbangkan rencana tata ruang dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung; 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9.Menara adalah bangunan khusus berupa bangun bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10.Menara mandiri (self supporting tower) adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
11.Menara teregang (guyed tower) adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
12.Menara tunggal (monopole tower) adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13.Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya.
14.Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. 5
15.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang telah mendapat izin untuk melakukan kegiatannya dari instansi yang berwenang.
16.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
18.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi pembangunan menara dan mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
19.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), dan Base Station Controller (BSC).
20.Keterangan Rencana Kabupaten Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
21.Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
22.Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
23.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
24.Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
25.Rencana lokasi menara yang selanjutnya disebut cell plan adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
26.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
27.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 6
28.Microcell adalah adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu Cellular Based Station bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (fiber optic) dari suatu pusat data.
29.Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
30.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
33.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41.Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 7

Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk:

a.mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
b.mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
c.mewujudkan ketertiban dalam penyelengaraan menara telekomunikasi; dan
d.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB II

KLASIFIKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

(1)Menara telekomunikasi diklasifikasikan berdasarkan
1. a.tempat berdirinya menara;
2. b.penggunaan menara; dan
3. c.struktur bangunan menara.
(2)Klasifikasi menara berdasarkan tempat berdirinya menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.menara yang dibangun di atas tanah (green field); dan
2. b.menara yang dibangun di atas bangunan (roof top).
(3)Klasifikasi menara berdasarkan Penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
1. a.telekomunikasi seluler yang memiliki fungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (coverage area).
2. b.penyiaran (broadcasting) yang digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi, antara lain:
  1. 1.Menara pemancar televisi; dan
  2. 2.Menara pemancar radio. 8
3. c.telekomunikasi khusus yang berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, antara lain militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.
(4)Klasifikasi menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Menara mandiri (self supporting tower);
2. b.Menara teregang (guyed tower); dan
3. c.Menara tunggal (monopole tower);
(5)Desain dan kontruksi dari struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah) dengan peletakannya.
(6)Selain ketiga jenis struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

BAB III

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

(1)Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip- prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
(2)Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakian jasa telekomunikasi serta KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
(3)Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan penataan ruang yang efektif dan efisien demi kepentingan umum.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
(2)Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (roof top), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (roof top tower/pole) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
(3)Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (green field tower), pada lahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan. 9

Pasal 7

(1)Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (pole) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.
(2)Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
(2)Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek- aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
(3)Peletakan dan penyebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona dan kawasan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan zonasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kriteria:
1. a.potensi ruang wilayah Daerah yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang;
2. b.letak strategis wilayah;
3. c.kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
4. d.kepadatan penduduk;
5. e.jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
6. f.KKOP.
(2)Zona lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.Zona bebas menara; dan
2. b.Zona menara.
(3)Peraturan zonasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 10

Pasal 10

(1)Zona bebas menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terkait aspek lingkungan, sosial budaya, keselamatan, dan estetika ruang terutama pada ruang dengan elemen-elemen kawasan yang menjadi focal point daerah atau mendukung penguatan citra kawasan tersebut.
(2)Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang kawasan dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
(3)Penetapan zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
(4)Penyelenggara telekomunikasi pada zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menempatkan antena telekomunikasi di atas bangunan paling tinggi 6 (enam) meter dengan mempertimbangkan rencana tata ruang dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2012