DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketahanan Pangan Daerah. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kewenangan, Ketersediaan Pangan, Penganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan dan Bantuan Pangan, Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan, Pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, Keten tuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya pengaturan ketahanan pangan daerah;
c.bahwa ketahanan pangan sebagai sub urusan pemerintahan bidang pangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688)
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 3
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Panganyang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10.Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangandari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
13.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangandari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
15.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16.Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
17.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah. 4
18.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19.Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangandan Keamanan Pangan.
20.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
21.Neraca Bahan Makanan Daerah adalah instrumen analisis Ketersediaan Pangan yang digunakan untuk mengevaluasi situasi Produksi Pangan dan Ketersediaan Pangan di Daerah dalam kurun waktu tertentu.
22.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
25.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
26.Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

a.menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan;
b.menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
c.mengelola Cadangan Pangan Daerah;
d.menentukan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
e.melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
f.menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan;
g.melakukan penanganan Kerawanan Pangan;
h.melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan; dan
i.melaksanakan pengawasan Pangan segar. 5

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan Pangan Daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
(2)Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi.
(3)Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Ketahanan Pangan menuju kemandirian Pangan.
(4)Perencanaan Pangan Daerah harus memperhatikan:
1. a.pertumbuhan dan sebaran penduduk;
2. b.kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
3. c.daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
4. d.pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
6. f.potensi pangan dan budaya lokal;
7. g.rencana tata ruang wilayah; dan
8. h.rencana pembangunan Daerah.
(5)Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
(6)Perencanaan Pangan Daerah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

(1)Perencanaan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan Daerah.
(2)Rencana Pangan Daerah paling kurang memuat:
1. a.kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
2. b.produksi Pangan Daerah;
3. c.Cadangan Pangan Daerah terutama Pangan Pokok;
4. d.pemetaan wilayah rentan dan tahan Pangan;
5. e.penganekaragaman Pangan;
6. f.Distribusi Pangan, perdagangan dan pemasaran Pangan terutama Pangan Pokok;
7. g.stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
8. h.Keamanan Pangan;
9. i.penelitian dan pengembangan Pangan;
10. j.kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
11. k.kelembagaan Pangan; dan
12. l.tingkat pendapatan petani, peternak, pembudidaya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan. 6
(3)Rencana Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
(2)Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi Pangan dalam Daerah, Cadangan Pangan, dan pasokan Pangan dari luar daerah.
(3)Produksi Pangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi penyediaan Pangan bagi masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
(4)Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
(5)Pasokan pangan dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Produksi Pangan dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menghitung Neraca Bahan Makanan Daerah secara berkala dan/atau setiap tahun.
(2)Neraca Bahan Makanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.pengadaan Pangan;
2. b.penggunaan Pangan; dan
3. c.kandungan energi dan Gizi pada Pangan.
(3)Ketersediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi hari besar keagamaan nasional dengan memperhitungkan Neraca Bahan Makanan Daerah dan pola pangan harapan Ketersediaan Pangan.
(4)Dalam rangka melaksanakan penghitungan neraca bahan makanan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk tim Neraca Bahan Makanan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat mengembangkan potensi produksi pangan.
(2)Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; 7
2. b.mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
4. d.membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
5. e.mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
6. f.meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Pangan dalam penerapan teknologi dan akses modal;
7. g.melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga; dan
8. h.membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
(2)Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
2. b.memberikan penyuluhan dan pendampingan;
3. c.menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
4. d.mengalokasikan anggaran.

Pasal 9

(1)Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
1. a.perubahan iklim;
2. b.serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
3. c.bencana alam;
4. d.bencana sosial;
5. e.pencemaran lingkungan;
6. f.degradasi sumber daya lahan dan air;
7. g.kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
8. h.alih fungsi penggunaan lahan; dan i.disinsentif ekonomi.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melalui bantuan teknologi dan regulasi. 8

Pasal 10

(1)Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah menuju kemandirian Pangan, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
(2)Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
1. a.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
2. b.Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
3. c.Cadangan Pangan Masyarakat.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…