DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan dana cadangan, besaran dan rinciannya, sumber dana cadangan, pengelolaan dan bentuk dana cadangan, dan pelaksanaan program.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
7.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
8.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasaranan dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD. 4
(4)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dituangkan dalam Program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah).
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
1. a.APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
2. b.APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah);

BAB V

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari Surplus Anggaran Daerah dan/atau penyisihan penerimaan daerah, kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya yang sah yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana cadangan dikelola sesuai dengan peruntukannya.
(2)Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten.
(3)Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh PPKD selaku BUD.
(4)Dana Cadangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 4, tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
(5)Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi dan/atau telah memasuki jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 7

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditempatkan dalam bentuk:
1. a.uang kas di bank sebagai tabungan giro; dan/atau
2. b.uang kas di bank dalam bentuk deposito berjangka.
(2)Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(2)Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (Capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 9

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 10

(1)Untuk pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah
(2)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019