DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2),

Mengingat

Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diperlukan pengaturan pengelolaan sampah di Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
4.Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. 3
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
13.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
19.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah tempat pemindahan/peralihan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar yang diperlukan untuk wilayah dengan jarak lebih dari 25 km dari TPA, dan dapat dilengkapi dengan alat pengolahan sampah ke lokasi TPA;
20.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
21.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
22.Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
23.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. 4
24.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
25.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
26.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27.Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28.Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
29.Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
31.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
32.Badan usaha adalah pelaku usaha diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.nilai ekonomi. 5

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Bertujuan:

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
b.menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

BAB II

PENGELOMPOKAN SAMPAH

Pasal 4

(1)Sampah dikelompokkan menjadi:
1. a.Sampah Rumah Tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah spesifik.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
1. a.Kawasan Komersial;
2. b.Kawasan Industri;
3. c.Kawasan Khusus;
4. d.fasilitas sosial;
5. e.fasilitas umum; dan
6. f.fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan mengenai jenis sampah spesifik di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
2. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
8. h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. 7
(2)Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pedoman sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
(2)Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(3)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(4)Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Dalam menyusun kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah;
3. c.pemanfaatan kembali Sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan Sampah;
6. f.pengangkutan Sampah;
7. g.pengolahan Sampah;
8. h.pemrosesan akhir Sampah; dan
9. i.pendanaan. 8
(3)Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

a.pengurangan Sampah; dan
b.penanganan Sampah.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2),

Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
4.Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. 3
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
13.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
19.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah tempat pemindahan/peralihan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar yang diperlukan untuk wilayah dengan jarak lebih dari 25 km dari TPA, dan dapat dilengkapi dengan alat pengolahan sampah ke lokasi TPA;
20.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
21.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
22.Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
23.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis. 4
24.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
25.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
26.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27.Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28.Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
29.Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
31.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
32.Badan usaha adalah pelaku usaha diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.nilai ekonomi. 5

Pasal 3

Pengelolaan Sampah Bertujuan:

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
b.menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

BAB II

PENGELOMPOKAN SAMPAH

Pasal 4

(1)Sampah dikelompokkan menjadi:
1. a.Sampah Rumah Tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah spesifik.
(2)Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
(3)Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
1. a.Kawasan Komersial;
2. b.Kawasan Industri;
3. c.Kawasan Khusus;
4. d.fasilitas sosial;
5. e.fasilitas umum; dan
6. f.fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan mengenai jenis sampah spesifik di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
2. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
8. h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. 7
(2)Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pedoman sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
(2)Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(3)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(4)Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5)Dalam menyusun kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah;
3. c.pemanfaatan kembali Sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan Sampah;
6. f.pengangkutan Sampah;
7. g.pengolahan Sampah;
8. h.pemrosesan akhir Sampah; dan
9. i.pendanaan. 8
(3)Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

a.pengurangan Sampah; dan
b.penanganan Sampah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021