DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 28, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 67, Pasal 82, Pasal 88, Pasal 103, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 142, Pasal 144, Pasal 155, Pasal 161, Pasal 165, Pasal 169, Pasal 172, PAsal 176, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191. Menambah Pasal 166A, Pasal 187A, Pasal 189A, Pasal 190A. Mengubah Judul Bagian Kedua Bab XII. Menghapus ketentuan Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ~ 2 ~ beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : ~ 3 ~

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. ~ 4 ~
13.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Dihapus
17.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23.Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
27.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. ~ 5 ~
28.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
32.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
35.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: ~ 6 ~

Pasal 28

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan APB Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara/daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan ~ 7 ~
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.Kepala desa terpilih wajib berdomisili di desa yang dipimpin paling lambat 1 tahun setelah ditetapkan sebagai kepala Desa;
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
4. d.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. e.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
6. f.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
7. g.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
8. h.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. i.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
10. j.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
11. k.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
12. l.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. m.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
14. n.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. o.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
16. p.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. q.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

~ 8 ~

(1)Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2)Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
1. a.besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
2. b.besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
3. c.besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
(3)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dan sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1)Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima:
1. a.tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
2. b.jaminan kesehatan; dan
3. c.penerimaan lainnya yang sah.
(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ 9 ~

5.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas Panitia Pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas panitia pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 82 huruf g dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; ~ 10 ~
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat; dan
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
1. 7.Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

(1)Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(2)Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3)Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
(4)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

8.Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

(1)Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ~ 11 ~

9.Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
(2)Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
(3)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi tertentu dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

(1)Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
(2)Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
(3)Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan Musyawarah Desa;
3. c.pelaporan.
(4)Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan meliputi:
1. a.pembentukan Panitia Pemilihan antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; ~ 12 ~
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6. f.penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
(5)Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
(6)Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui tahapan meliputi:
1. a.penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
2. b.pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
5. e.pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
(7)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui tahapan meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih ~ 13 ~ dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(9)BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
(10)Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan Keputusan Bupati.
(11)Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 142 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…