DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 3
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bandung Barat.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Bandung Barat.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 5
16.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17.Pengendalian dan Eavaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
19.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
22.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
23.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
24.Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
25.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
26.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai Sasaran RPJMD.
29.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak. 6
31.Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD ditetapkan sebagai:

a.penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati kedalam tujuan, sasaran, Strategi, program proritas, dan Arah Kebijakan keuangan Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2007-2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat serta mengacu pada RPJMN; dan
b.dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir dan sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat;
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menguraikan data statistik yang relevan dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi serta Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan;
c.BAB III : GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, kebijakan keuangan daerah, dan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan;
d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi justifikasi dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan indikator capaian pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun mendatang;
e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2018- 2023, yang dikembangkan menjadi tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai; 7
f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Diuraikan pula penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selain itu, Program Pembangunan Daerah dirumuskan dari setiap strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih;
g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan;
h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama daerah dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan;
i.BAB XI : PENUTUP Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut dari RPJMD tahun 2018-2023 dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan, RKPD untuk periode 1 (satu) tahun dan Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; 8
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.Hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappelitbangda.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Berdasarkan Hasil pengendalian dan evaluasi Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB IV

PERUBAHAN

Pasal 7

(1)Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
3. c.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan perubahan RKPD.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappelitbangda dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2023, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD Transisi untuk pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2023-2028. 9

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 20 Maret 2019 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. AA UMBARA SUTISNA Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 20 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. ASEP SODIKIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT: (3/50/2019).

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…