DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Bandung Barat yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5.Transportasi Jemaah Haji adalah pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
6.Pembiayaan Transportasi Jemaaah Haji adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi, dan dari debarkasi ke daerah asal, dengan segala biaya komponen pendukung lainnya yang dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. 3
7.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Negara Arab Saudi.
8.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Negara Arab Saudi.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan Transportasi Jemaah Haji.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 3

(1)Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran
(2)Anggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
(3)Prosedur penganggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Kebutuhan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan masyarakat setelah berkoordinasi dengan penyelenggara haji, instansi, dan lembaga terkait.
(2)Besaran Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Alokasi anggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji digunakan untuk membiayai:

a.transportasi pemberangkatan calon Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi; 4
b.transportasi pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke daerah asal;
c.pelayanan prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji; dan
d.pelayanan pengamanan dan pengawalan Jemaah Haji.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat melalui perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
(2)Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Perangkat Derah yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat menyampaikan laporan pembiayaan Transportasi Jemaah Haji kepada Bupati.
(2)Penyampaian laporan pembiayaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 16 Juni 2017 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. ABUBAKAR 5 Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 16 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. MAMAN S. SUNJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT : 4/86/2017 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI I. UMUM Ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan difasilitasi oleh Pemerintah yang didasarkan pada prinsip keadilan. Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman tentang pembiayaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. 7 Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud dengan “biaya transportasi pemberangkatan” antara lain penyewaan angkutan, pangangkutan barang dan upah buruh di asrama haji, dan konsumsi perjalanan dari daerah asal ke Embarkasi. Huruf b Yang dimaksud dengan “biaya transportasi pemulangan” antara lain penyewaan angkutan, pangangkutan barang, dan konsumsi perjalanan dari Debarkasi ke daerah asal. Huruf c Yang dimaksud dengan “biaya pelayanan prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji” digunakan untuk membiayai penyewaan tempat pemberangkatan calon Jemaah Haji, Konsumsi acara prosesi pelepasan dan penyambutan Jemaah Haji. Huruf d Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Bandung Barat yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5.Transportasi Jemaah Haji adalah pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
6.Pembiayaan Transportasi Jemaaah Haji adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi, dan dari debarkasi ke daerah asal, dengan segala biaya komponen pendukung lainnya yang dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. 3
7.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Negara Arab Saudi.
8.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Negara Arab Saudi.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan Transportasi Jemaah Haji.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 3

(1)Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran
(2)Anggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
(3)Prosedur penganggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Kebutuhan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan masyarakat setelah berkoordinasi dengan penyelenggara haji, instansi, dan lembaga terkait.
(2)Besaran Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Alokasi anggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji digunakan untuk membiayai:

a.transportasi pemberangkatan calon Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi; 4
b.transportasi pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke daerah asal;
c.pelayanan prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji; dan
d.pelayanan pengamanan dan pengawalan Jemaah Haji.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat melalui perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
(2)Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

(1)Perangkat Derah yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat menyampaikan laporan pembiayaan Transportasi Jemaah Haji kepada Bupati.
(2)Penyampaian laporan pembiayaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 8

Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4