DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Diatur tentang Perubahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bandung Barat Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah KeDalam Modal Saham Perseroan TerbatasBank Pembangunan DaerahJawa Barat DanBantenTbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 6); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dari jumlah modal yang sudah disertakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), pada Tahun 2016 setara dengan 0,05% dari total kepemilihan saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
(2)Penambahan Penyertaan Modal ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sesuai analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.
(3)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat direalisasikan secara bertahap dengan rincian:
1. a.untuk Tahun Anggaran 2022 paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. b.untuk pemenuhan sisa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD.
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal ke dalam saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD. 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 30 November 2021 Plt. BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. HENGKI KURNIAWAN Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 30 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. ASEP SODIKIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT (5/240/2021) 5 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK I. UMUM Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2016 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut, perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasa II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019