DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang sistematika rencana pembangunan jangka menengah daerah, pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi, dan perubahan RPJMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan sasaran pembangunan Daerah jangka menengah selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat dan RPJPD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prioritas strategi, arah kebijakan pembangunan, indikator kinerja utama dan indikator penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJMD sebagai pedoman, antara lain:
1. a.penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. b.penyusunan RKPD; dan
3. c.penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
(2)Tujuan penetapan RPJMD, antara lain untuk:
1. a.menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran; dan
3. c.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah, serta dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

(1)RPJMD tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum daerah;
3. c.bab III visi dan misi program prioritas pembangunan daerah;
4. d.bab IV program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
5. e.bab V penutup.
(2)Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1)Pemerintahan Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW Daerah; dan
3. c.kesesuaian antara capaian hasil Pembangunan Daerah dengan indikator utama Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan jangka menengah daerah.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1)Program Perangkat Daerah memuat program selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD tahun 2025–2029, ditambah dengan program tahun 2030.
(2)Penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi tahun 2029–2030 dan sebagai dasar penyusunan RKPD tahun 2030.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2030.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Ngamprah Pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. JEJE RITCHIE ISMAIL Diundangkan di Ngamprah pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT ttd. ADE ZAKIR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT (4/141/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM A. Dasar Pemikiran Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus- menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. di samping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat serta RPJPD Kabupaten Bandung Barat. B. Ruang Lingkup Ruang lingkup RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. C. Prinsip-prinsip Prinsip RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1.Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. D. Pendekatan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan:

a.teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b.partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
c.politis, yaitu mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
d.atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
e.holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
f.integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
g.spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. E. Tahapan Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 terdiri dari:
a.Persiapan penyusunan;
b.Penyusunan Rancangan Awal;
c.Konsultasi rancangan awal;
d.Penyusunan rancangan;
e.Pelaksanaan musrenbang;
f.Perumusan rancangan akhir;
g.Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir;
h.Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;
i.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
j.Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
k.Penetapan Peraturan Daerah. F. Muatan Muatan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 terdiri dari:
a.Pendahuluan;
b.Gambaran Umum Daerah;
c.Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d.Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah;
e.Penutup. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…