DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2023

Nomor: 46
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perencanaan tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja makro, perencanaan tenaga kerja mikro, dan informasi ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
7.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 543);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yag memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
5.Kepala Dinas adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 11.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 12.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
2. 13.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
3. 14.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraanpekerja/buruh.
4. 15.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro Kabupaten adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis pada instansi Pemerintah Kabupaten maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
5. 16.Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten yang selanjutnya disebut PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara sektoral/sub sektoral Kabupaten.
6. 17.Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan PTK yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan.
7. 18.Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro adalah hasil kegiatan PTK Makro yang meliputi seluruh sektoral atau satu sektoral/sub sektoral di tingkat Kabupaten.
8. 19.Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat RTK Mikro adalah hasil kegiatan PTK Mikro.
9. 20.Rencana Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten yang selanjutnya disebut RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten adalah hasil kegiatan PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.
10. 21.Persediaan Tenaga Kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.
11. 22.Persediaan Pegawai adalah jumlah pegawai yang diperlukan pada suatu perusahaan dengan berbagai karakteristiknya.
12. 23.Kebutuhan akan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat KTK adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.
13. 24.Kebutuhan Pegawai adalah jumlah pegawai yang diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan beban kerja dengan berbagai karakteristiknya.
14. 25.Neraca Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat NTK adalah keseimbangan atau kesenjangan jumlah dan kualitas antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja dengan berbagai karakteristiknya.
15. 26.Neraca Pegawai adalah keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai dengan berbagai karakterisktiknya.
16. 27.Metoda adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
17. 28.Metoda Penghitungan Persediaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat MPPTK adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan kualitas angkatan kerja.
18. 29.Metoda Penghitungan Kebutuhan akan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat MPKTK adalah cara kerja yang teratur dan sistematis untuk memperkirakan jumlah dan kualitas kesempatan kerja.
19. 30.Penduduk Usia Kerja yang selanjutnya disingkat PUK, adalah jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih, yang disebut juga tenaga kerja.
20. 31.Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat AK, adalah jumlah dan kualitas PUK yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
21. 32.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang selanjutnya disingkat TPAK, adalah rasio antara jumlah AK dengan jumlah PUK.
22. 33.Bekerja adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan sekurang- kurangnya 1 (satu) jam tidak terputus dalam seminggu sebelum pencacahan.
23. 34.Penganggur Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
24. 35.Tingkat Penganggur Terbuka yang selanjutnya disingkat TPT, adalah rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja.
25. 36.Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang belum diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
26. 37.Program Kepegawaian adalah program di bidang kepegawaian sesuai dengan neraca pegawai antara lain meliputi perekrutan, seleksi, penempatan, pemensiunan, pelatihan/kompetensi dan pengembangan, perlindungan, pengupahan, jaminan sosial dan produktivitas kerja.
27. 38.Produktivitas Tenaga Kerja adalah rasio antara nilai produk domestik bruto dengan jumlah penduduk yang bekerja yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi penduduk yang bekerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional.
28. 39.Instansi Sektoral adalah instansi yang membina sektor lapangan usaha di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
29. 40.Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dan RTK Mikro.
30. 41.Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan identifikasi penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dan RTK Mikro.
31. 42.Evaluasi RTK Makro adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro dalam waktu tertentu.
32. 43.Evalualsi RTK Mikro adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro dalam waktu tertentu.
33. 44.Laporan RTK Makro adalah penyampaian analisis hasil kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.
34. 45.Laporan RTK Mikro adalah penyampaian analisis hasil kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan RTK Mikro.
35. 46.Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang seseorang pegawai dalam perusahaan.
36. 47.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
37. 48.Pegawai adalah pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 2

(1)PTK terdiri atas:
1. a.PTK Makro; dan
2. b.PTK Mikro.
(2)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.lingkup kewilayahan yaitu PTK Kabupaten; dan
2. b.lingkup sektoral yaitu PTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.
(3)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Perusahaan Swasta; dan
4. d.Lembaga Swasta lainnya.

Pasal 3

(1)PTK Makro lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.
(2)PTK Makro lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menghasilkan RTK Kabupaten dan RTK Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO

Pasal 4

PTK Makro bertujuan untuk:

a.menyediakan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa;
b.mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 5

(1)Kegiatan PTK Makro, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.penghitungan persediaan, kebutuhan, dan neraca tenaga kerja;
2. b.pembentukan tim;
3. c.pelaporan hasil pelaksanaan RTK Makro;
4. d.pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro;
5. e.pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan;
6. f.pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro.
(2)Kegiatan PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan RTK Makro.

Pasal 6

(1)Penyusunan PTK Makro di Daerah, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.
(2)Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/sub sektoral di Daerah dilakukan oleh kepala lembaga yang membidangi sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan.
(3)Dalam proses penyusunan PTK Makro, Dinas Tenaga Kerja dapat membentuk Tim.

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyusunan PTK Makro di Daerah, diperlukan Informasi Ketenagakerjaan dan informasi terkait lainnya.
(2)Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Informasi Ketenagakerjaan Umum, meliputi:
  1. 1.penduduk;
  2. 2.tenaga kerja;
  3. 3.angkatan kerja;
  4. 4.penduduk yang bekerja; dan
  5. 5.penganggur.
2. b.Informasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi:
  1. 1.standar kompetensi kerja;
  2. 2.lembaga pelatihan;
  3. 3.asosiasi profesi;
  4. 4.tenaga kepelatihan;
  5. 5.lulusan pelatihan;
  6. 6.kebutuhan pelatihan;
  7. 7.sertifikasi tenaga kerja;
  8. 8.jenis pelatihan; dan
  9. 9.tingkat produktivitas.
3. c.Informasi Penempatan Tenaga Kerja, meliputi:
  1. 1.kesempatan kerja;
  2. 2.pencari kerja;
  3. 3.lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
  4. 4.penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
4. d.Informasi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, meliputi:
  1. 1.usaha mandiri;
  2. 2.tenaga kerja mandiri;
  3. 3.tenaga kerja sukarela;
  4. 4.teknologi padat karya; dan
  5. 5.teknologi tepat guna.
5. e.Informasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, meliputi:
  1. 1.pengupahan;
  2. 2.perusahaan;
  3. 3.kondisi dan lingkungan kerja;
  4. 4.serikat pekerja/serikat buruh;
  5. 5.asosiasi pengusaha;
  6. 6.perselisihan hubungan industrial;
  7. 7.pemogokan;
  8. 8.penutupan perusahaan;
  9. 9.pemutusan hubungan kerja;
  10. 10.jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;
  11. 11.kecelakaan kerja;
  12. 12.keselamatan dan kesehatan kerja;
  13. 13.penindakan pelanggaran;
  14. 14.pengawasan ketenagakerjaan; dan
  15. 15.fasilitas kesejahteraan.

Pasal 8

Penghitungan Persediaan dan Kebutuhan akan Tenaga Kerja dipergunakan untuk menyusun PTK Makro yang meliputi penyusunan dan perkiraan dan perencanaan:

a.persediaan tenaga kerja;
b.kebutuhan akan tenaga kerja;
c.keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
d.penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Persediaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disusun berdasarkan:
1. a.lingkup kewilayahan;
2. b.lingkup sektoral.
(2)Persediaan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja atau Angkatan Kerja yang siap memasuki pasar kerja di Daerah.
(3)Persediaan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas Angkatan Kerja yang bekerja di Sektoral/Sub Sektoral Daerah.

Pasal 10

(1)Kebutuhan akan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, disusun berdasarkan:
1. a.lingkup kewilayahan; dan
2. b.lingkup sektoral.
(2)Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di Daerah.
(3)Kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan di Sektoral/Sub Sektoral Daerah.

Pasal 11

(1)Keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, disusun berdasarkan:
1. a.lingkup kewilayahan; dan
2. b.lingkup sektoral.
(2)Keseimbangan atau kesenjangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja lingkup kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja dari hasil keseimbangan atau kesenjangan antara jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja atau kesempatan kerja di Daerah.
(3)Keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja lingkup sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja dari hasil keseimbangan atau kesenjangan antara jumlah dan kualitas persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja atau kesempatan kerja di sub sektor di tingkat Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…