DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara permohonan penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan dan evaluasi, larangan, pembiayaan, dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); SALINAN
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin Penduduk Daerah.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum di Daerah.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Non Litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
(2)Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah untuk membantu menyelesaikan Perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan:
1. a.pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD;
2. b.registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang akan mengakses Anggaran Bantuan Hukum Daerah;
3. c.penerimaan pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan Sidbankum Pemerintah Daerah atau secara manual apabila belum terhubung dengan Sidbankum Pemerintah Daerah dengan menyerahkan dokumen pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah;
4. d.pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
5. e.pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas;
6. f.Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum yang berdomisili di wilayah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
7. g.menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.

Pasal 5

(1)Bupati mendelegasikan pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada kepala bagian hukum Sekretariat Daerah.
(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian hukum Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Bupati bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(2)Dalam hal belum terdapat pemberi bantuan hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi di wilayah Daerah, penyelenggara bantuan hukum dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan terakreditasi dari daerah lain dalam satu provinsi.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(4)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala bagian hukum Sekretariat Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara;
f.mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
g.mendapatkan keterangan yang benar dan lengkap dari Perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
h.menerima salinan dokumen yang terkait dengan Perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum;
i.mendapatkan Anggaran Bantuan Hukum yang bersumber dari:
1. 1.anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. 2.APBD; atau
3. 3.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
j.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
f.assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
g.menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
i.tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;
j.tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;
k.membuat sarana penunjang penerapan standar layanan Bantuan Hukum yang meliputi:
1. 1.standar operasional prosedur Bantuan Hukum; dan
2. 2.informasi layanan Bantuan Hukum.
l.menyelesaikan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh pelaksana Bantuan Hukum; dan
m.memberikan pelatihan standar layanan kepada pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Dalam hal ditemukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 oleh Pemberi Bantuan Hukum, Bupati menjatuhkan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
4. d.penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
5. e.penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik Advokat.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
f.melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan
g.melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…