DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan dapat menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, serta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
c.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, khususnya pengalihan penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);] 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6, dan angka 13 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, serta angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 4
4.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan
11.Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan 11a. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 12a. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
13.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15.Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 5
16.Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Dihapus.
26.Dihapus.
27.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30.Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31.Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
32.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 6
34.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
35.Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
37.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38.Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional
39.Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
40.Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf j Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati berwenang merumuskan serta menetapkan kebijakan operasional PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai kewenangannya.
(2)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
1. a.Rencana Strategis Pendidikan di Daerah;
2. b.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
3. c.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
(4)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi:
1. a.Dinas;
2. b.penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang didirikan masyarakat di Daerah;
3. c.satuan atau PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah;
4. d.Dewan Pendidikan di Daerah;
5. e.komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah; 7
6. f.Peserta Didik di Daerah;
7. g.orang tua/wali Peserta Didik di Daerah;
8. h.Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
9. i.masyarakat di Daerah; dan
10. j.pihak lain yang terkait dengan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
(2)Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan pendidikan;
2. b.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. c.peningkatan partisipasi pendidikan;
4. d.pemantauan dan evaluasi;
5. e.penjaminan mutu; dan
6. f.sistem informasi pendidikan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2)Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
(3)Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Formal pada jenjang:

a.PAUD; dan
b.pendidikan dasar.
1. 6.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Satuan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berbentuk TK dan RA.
(2)PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun. 8
(3)Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PAUD formal berbentuk TK, diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum pendidikan nasional dan kearifan lokal Daerah.
(2)Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk SD/MI, SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
(4)Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar berbentuk SD dan SMP, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

8.Pasal 21 dihapus.
9.Pasal 22 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Satuan pendidikan nonformal, terdiri atas:
1. a.lembaga kursus dan pelatihan;
2. b.kelompok belajar;
3. c.pusat kegiatan belajar masyarakat;
4. d.majelis taklim; dan
5. e.satuan pendidikan nonformal sejenis.
(2)Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf e, terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, termasuk satuan PAUD jalur nonformal.
(3)Satuan PAUD jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis.
(4)Penyelenggaraan program pendidikan/pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

11.Pasal 26 dihapus.
12.Pasal 28 dihapus.
13.Pasal 29 dihapus.
14.Pasal 30 dihapus.
15.Pasal 31 dihapus.
16.Pasal 32 dihapus.
17.Pasal 33 dihapus.
18.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

19.Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
(2)Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

20.Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan dapat menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, serta efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
c.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, khususnya pengalihan penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);] 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6, dan angka 13 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, serta angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 4
4.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan
11.Jenjang Pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan 11a. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 12a. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
13.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15.Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 5
16.Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
17.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
19.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21.Dihapus.
22.Dihapus.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Dihapus.
26.Dihapus.
27.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30.Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31.Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
32.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 6
34.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
35.Penilaian Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
36.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Daerah.
37.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38.Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional
39.Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
40.Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf j Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati berwenang merumuskan serta menetapkan kebijakan operasional PAUD dan Pendidikan Dasar sesuai kewenangannya.
(2)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
1. a.Rencana Strategis Pendidikan di Daerah;
2. b.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
3. c.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
(4)Kebijakan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), merupakan pedoman bagi:
1. a.Dinas;
2. b.penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang didirikan masyarakat di Daerah;
3. c.satuan atau PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah;
4. d.Dewan Pendidikan di Daerah;
5. e.komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah; 7
6. f.Peserta Didik di Daerah;
7. g.orang tua/wali Peserta Didik di Daerah;
8. h.Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
9. i.masyarakat di Daerah; dan
10. j.pihak lain yang terkait dengan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah.
(2)Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan pendidikan;
2. b.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. c.peningkatan partisipasi pendidikan;
4. d.pemantauan dan evaluasi;
5. e.penjaminan mutu; dan
6. f.sistem informasi pendidikan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2)Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
(3)Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Formal pada jenjang:

a.PAUD; dan
b.pendidikan dasar.
1. 6.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Satuan PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berbentuk TK dan RA.
(2)PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun. 8
(3)Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan pengasuhan dengan berbasis agama dan budaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat perkembangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PAUD formal berbentuk TK, diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pelayanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang wajib diberikan kepada anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berdasarkan kurikulum pendidikan nasional dan kearifan lokal Daerah.
(2)Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk SD/MI, SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan dasar dapat diberikan paling rendah pada anak usia 6 (enam) tahun, sedangkan untuk anak usia di bawah 6 (enam) tahun memerlukan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bagi anak di atas usia 15 (lima belas) tahun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
(4)Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dasar berbentuk SD dan SMP, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

8.Pasal 21 dihapus.
9.Pasal 22 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Satuan pendidikan nonformal, terdiri atas:
1. a.lembaga kursus dan pelatihan;
2. b.kelompok belajar;
3. c.pusat kegiatan belajar masyarakat;
4. d.majelis taklim; dan
5. e.satuan pendidikan nonformal sejenis.
(2)Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf e, terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, termasuk satuan PAUD jalur nonformal.
(3)Satuan PAUD jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis.
(4)Penyelenggaraan program pendidikan/pembelajaran pada satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

11.Pasal 26 dihapus.
12.Pasal 28 dihapus.
13.Pasal 29 dihapus.
14.Pasal 30 dihapus.
15.Pasal 31 dihapus.
16.Pasal 32 dihapus.
17.Pasal 33 dihapus.
18.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

19.Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
(2)Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

20.Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: