DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada Daerah, Bangsa, dan Negara;
c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 388 ayat (12) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghargaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHARGAAN DAERAH 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7.Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang, badan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Tanda Penghargaan, Penghargaan Pengabdian, dan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
8.Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
9.Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdi selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.
10.Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
11.Warga Daerah adalah penduduk Kabupaten Bandung Barat.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
14.Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah. 4

Pasal 2

Pengaturan Penghargaan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pengakuan, apresiasi dan penghargaan atas prestasi, jasa-jasa yang bermanfaat bagi Daerah, guna meningkatkan motivasi dan mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

Pasal 3

Penghargaan Daerah diberikan dengan tujuan:

a.memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
b.memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam Pembangunan Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
c.mengembangkan sikap keteladanan bagi masyarakat dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Pasal 4

Penghargaan Daerah diberikan berdasarkan asas:

a.Kebangsaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.
b.Kemanusiaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
c.Kerakyatan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan permusyawaratan perwakilan.
d.Keadilan, yaitu bahwa dalam pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
e.Keteladanan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Penghargaan Daerah terhadap masyarakat.
f.Kehati-hatian, yaitu proses pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan. 5
g.Keobjektifan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel.
h.Keterbukaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.
i.Kesetaraan, yaitu perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Penghargaan Daerah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
j.Kearifan lokal, yaitu Penghargaan Daerah dapat diberikan sesuai dengan nilai- nilai dan budaya Daerah.

BAB II

PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati dapat memberikan Penghargaan Daerah kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
(2)Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tanda Penghargaan;
2. b.Penghargaan Pengabdian; dan
3. c.PNS Teladan.

Pasal 6

Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk:

a.Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah; dan
b.Tanda Penghargaan purnabakti DPRD.

Pasal 7

Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah di bidang: 6

a.pembinaan idiologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
b.pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
c.peningkatan perekonomian daerah;
d.peningkatan kesejahteraan sosial;
e.penemuan dan pengembangan budaya daerah;
f.pendidikan, olahraga, dan seni;
g.pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
h.penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah; dan
i.kegiatan pembangunan lainnya.

Pasal 8

Tanda Penghargaan untuk seseorang yang telah berjasa dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan dengan persyaratan:

a.warga Daerah atau bukan warga Daerah;
b.taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
d.telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
e.lulus seleksi Tim Pertimbangan.

Pasal 9

Tanda Penghargaan untuk Badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan dengan persyaratan:

a.berdomisili di Daerah atau di luar Daerah;
b.badan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.badan telah menerapkan prinsip-prinsip pengurusan atau pengelolaan yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d.telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
e.lulus seleksi Tim Pertimbangan.

Pasal 10

(1)Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.lencana;
3. c.plakat;
4. d.uang penghargaan; dan/atau
5. e.tanda penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 7
(2)Desain jenis Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada Daerah, Bangsa, dan Negara;
c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 388 ayat (12) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghargaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHARGAAN DAERAH 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7.Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang, badan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Tanda Penghargaan, Penghargaan Pengabdian, dan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan.
8.Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
9.Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdi selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.
10.Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
11.Warga Daerah adalah penduduk Kabupaten Bandung Barat.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
14.Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah. 4

Pasal 2

Pasal 3

Penghargaan Daerah diberikan dengan tujuan:

a.memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
b.memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam Pembangunan Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
c.mengembangkan sikap keteladanan bagi masyarakat dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Pasal 4

Penghargaan Daerah diberikan berdasarkan asas:

a.Kebangsaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.
b.Kemanusiaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
c.Kerakyatan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan permusyawaratan perwakilan.
d.Keadilan, yaitu bahwa dalam pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
e.Keteladanan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Penghargaan Daerah terhadap masyarakat.
f.Kehati-hatian, yaitu proses pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan. 5
g.Keobjektifan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel.
h.Keterbukaan, yaitu pemberian Penghargaan Daerah harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.
i.Kesetaraan, yaitu perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Penghargaan Daerah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
j.Kearifan lokal, yaitu Penghargaan Daerah dapat diberikan sesuai dengan nilai- nilai dan budaya Daerah.

BAB II

PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati dapat memberikan Penghargaan Daerah kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
(2)Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tanda Penghargaan;
2. b.Penghargaan Pengabdian; dan
3. c.PNS Teladan.

Pasal 6

Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk:

a.Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah; dan
b.Tanda Penghargaan purnabakti DPRD.

Pasal 7

Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah di bidang: 6

a.pembinaan idiologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
b.pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan politik;
c.peningkatan perekonomian daerah;
d.peningkatan kesejahteraan sosial;
e.penemuan dan pengembangan budaya daerah;
f.pendidikan, olahraga, dan seni;
g.pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
h.penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah; dan
i.kegiatan pembangunan lainnya.

Pasal 8

Tanda Penghargaan untuk seseorang yang telah berjasa dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan dengan persyaratan:

a.warga Daerah atau bukan warga Daerah;
b.taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
d.telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
e.lulus seleksi Tim Pertimbangan.

Pasal 9

Tanda Penghargaan untuk Badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan dengan persyaratan:

a.berdomisili di Daerah atau di luar Daerah;
b.badan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.badan telah menerapkan prinsip-prinsip pengurusan atau pengelolaan yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d.telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
e.lulus seleksi Tim Pertimbangan.

Pasal 10

(1)Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.lencana;
3. c.plakat;
4. d.uang penghargaan; dan/atau
5. e.tanda penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 7
(2)Desain jenis Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.