DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 222

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, temoat kedudukan dan logo; maksud, tujuan dan asas; kegiatan usaha; jangka waktu; modal; organ dan pegawai; kebijakan BUMD; satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; perencanaan, operasional dan pelaporan; tata kelola perusahaan yang baik; laba perumda; anak perusahaan; penugasan pemerintah kepada perumda; evaluasi dan restrukturisasi; pembubaran perumda; kepailitan; pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu didirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang khusus menjadi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
c.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja badan usaha milik daerah, penyelenggaraan pelayanan air minum yang selama ini dilakukan oleh BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu didirikan perusahaan umum daerah air minum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Uasaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT dan BUPATI BANDUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIBAWA MUKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat langsung diminum.
9.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
10.Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
11.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
12.Perseroan Terbatas Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat yang selanjutnya disingkat PT PMGS adalah Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Induk/Holding Company) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
13.Pemisahan unit usaha yang selanjutnya disebut Spin-off adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perusahaan atau lebih.
14.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas
15.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
16.Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
19.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut sebagai Perumda Tirta Wibawa Mukti.
(2)Pendirian Perumda Tirta Wibawa Mukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemisahan unit usaha (spin-off) dari Badan Usaha Milik Daerah PT PMGS.
(3)Pemisahan unit usaha (spin-off) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan seluruh hak dan kewajiban termasuk hubungan hukum serta perijinan PT PMGS terkait dengan bidang usaha pengelolaan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum beralih kepada Perumda Tirta Wibawa Mukti.
(4)Perumda Tirta Wibawa Mukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Perumda Tirta Wibawa Mukti menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usulan direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 4

(1)Perumda Tirta Wibawa Mukti didirikan dengan maksud:
1. a.meningkatkan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat;
2. b.menunjang kebijakan serta program pemerintah;
3. c.mendayagunakan sumber daya serta aset yang dimiliki guna meningkatkan aktivitas dan daya saing;
4. d.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2)Perumda Tirta Wibawa Mukti didirikan dengan tujuan:
1. a.menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat dengan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
2. b.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan tarif yang adil dan terjangkau;
3. c.melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
4. d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bandung Barat berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan dan keserasian;
e.keberlanjutan;
f.keadilan;
g.kemandirian;
h.transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Tirta Wibawa Mukti menyelenggarakan usaha:
1. a.menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum yang bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat; dan
2. b.menyelenggarakan usaha lain yang menyangkut pengelolaan Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah.
(2)Penyelenggaraan usaha lain yang menyangkut pengelolaan Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perumda Tirta Wibawa Mukti didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda Tirta Wibawa Mukti ditetapkan sebesar Rp. 486.142.625.000 (empat ratus delapan puluh enam miliar seratus empatpuluh dua juta enamratus duapuluh lima ribu rupiah).
(2)Modal disetor Perumda Tirta Wibawa Mukti berdasarkan pemisahan aktiva dan pasiva unit usaha pengelolaan air minum dari BUMD PT PMGS sebesar Rp. 39.635.474.108 (tiga puluh sembilan miliar enamratus tigapuluh lima juta empatratus tujuhpuluh empat ribu seratus delapan rupiah);
(3)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Wibawa Mukti yang belum dipenuhi sebesar Rp. 446.507.150.892 (empatratus empatpuluh enam miliar lima ratus tujuh juta seratus limapuluh ribu delapanratus sembilan puluh dua rupiah);
(4)Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Wibawa Mukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

(1)Sumber modal Perumda Tirta Wibawa Mukti terdiri atas
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber pembiayaan lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:.
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. b.konversi pinjaman dari Pemerintah.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam hal Perumda Tirta Wibawa Mukti melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurup a dari Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
(5)Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Wibawa Mukti yang berasal dari hasil usaha Perumda Tirta Wibawa Mukti dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Tirta Wibawa Mukti yang mensyaratkan jaminan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(9)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten dapat dilakukan perubahan berupa penambahan atau pengurangan modal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah Kabupaten dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten untuk penambahan modal Perumda Tirta Wibawa Mukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirta Wibawa Mukti.
(5)Modal Perumda Tirta Wibawa Mukti yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda tersebut.

Isi peraturan

Teks222PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017