DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kabupaten Banggai Laut yang merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 harus mempunyai identitas lambang daerah yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan Kabupaten Banggai laut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Lambang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.
5.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

(1)Lambang Daerah meliputi:
1. a.Logo;
2. b.Bendera;
3. c.Bendera jabatan kepala daerah; dan
4. d.Himne.
(2)Logo Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai Gambar dan arti sebagai berikut :
1. a.perisai Bersegi Lima melambangkan kekokohan perdamaian persatuan dan kesatuan Banggai Laut bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila;
2. b.rumah Berpilar Emas, merupakan sebuah latar belakang sejarah kejayaan serta keemasan kerajaan Banggai yang selalu memiliki semangat membangun;
3. c.dua Tiang berpilar Empat menggambarkan lembaga adat kerajaan banggai diperkuat 2 lembaga demokrasi yaitu basalo sangkap dan komisi sangkap;
4. d.susunan Tangga Rumah, artinya tahapan menuju kemandirian didalam membangun Kabupaten Banggai Laut;
5. e.bintang Kuning Emas melambangkan keagungan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. f.pohon Kelapa, merupakan hasil potensi daratan atau kesuburan tanah;
7. g.padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sandang dan pangan;
8. h.laut Biru melambangkan wilayah kabupaten banggai laut sebagai daerah maritim.
9. i.ikan Cardinal, merupakan endemik biota laut asli dari Kabupaten Banggai Laut;
10. j.pita Merah dan Putih merupakan ciri khas bendera budaya Banggai yang bermakna ketegaran, keperkasaan, kemegahan, serta kesucian didalam mengemban, menegakkan dan menyatukan pendapat dan kemajemukan masyarakat banggai;
11. k.untaian Mutiara, artinya keakraban dan keramahtamahan serta keindahan Banggai Laut;
12. l.lahirnya Kabupaten Banggai Laut tertuang pada gambar dalam untaian 11 mutiara, 1 rumah berpilar emas, 20 bunga padi, dan 13 bunga kapas, kesemuanya tersimpul angka 11 Januari 2013.
(3)Gambar Logo Lambang Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV

HAKEKAT LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Lambang Daerah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat Daerah Kabupaten Banggai Laut, diyakini kebenarannya dan dapat memberikan motivasi untuk menjaga martabat dari perbuatan tercela.

BAB V

WARNA LOGO LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Dalam Logo Lambang Daerah terdapat warna merah, putih, kuning, hijau, hitam dan biru yang bermakna :

a.Merah : keberanian, menumbuhkan perilaku pejuang, melambangkan beragam suku;
b.Putih : kesucian, menumbuhkan perilaku yang jujur dan benar, melambangkan beragam marga;
c.Kuning : keluhuran dan kemuliaan, menumbuhkan perilaku terhormat dan bermartabat, melambangkan daerah;
d.Hijau : kemakmuran dan kesejahteraan, menumbuhkan perilaku, bekerja dan profesional;
e.Hitam : Kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan perilaku, belajar dan kecerdasan;
f.Biru : menumbuhkan Kewibawaan.

BAB VI

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

(1)Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 2 (dua) berbanding 1 (satu) yang memuat logo daerah.
(2)Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut.
(3)Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain.
(4)Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

(1)Desain Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang yang panjangnya 30 (tiga puluh) centimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) centimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
(2)Gambar lambang negara pada bendera jabatan kepala daerah, untuk gubernur berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas dan untuk bupati/walikota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Pasal 9

(1)Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(2)Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
(3)Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair himne organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/ gerakan separatis.
(4)Lagu Daerah dapat ditetapkan menjadi himne daerah dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(5)Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia.
(6)Dalam hal puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan Bahasa Indonesia disertakan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang himne daerah.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

(1)Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar Kabupaten, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
(2)Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
(3)Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007