DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang berbagai jenis Retribusi tertentu, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan PPNS yang dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
1. a.retribusi pelayanan kesehatan;
2. b.retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. c.retribusi parkir di tepi jalan umum;
4. d.retribusi pelayanan pasar; dan
5. e.retribusi pengujian kendaraan bermotor.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
(2)Wajib Retribusi Pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan frekuensi tingkat kesulitan dan jenis pelayanan.

Pasal 7

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
(2)Dasar perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pemberian pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

(1)Subjek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/atau menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 11

(1)Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
(2)Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
(3)Dalam hal volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penaksiran volume sampah yang sulit diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…