DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yan bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksuddengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Laut.
6.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8.Kepala Bidang adalah Kepala pada Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
9.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
10.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
12.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
13.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
2. b.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
4. d.Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
5. e.Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. f.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. g.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
8. h.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
9. i.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
(2)Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
(3)Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Pendidikan PAUDNI, membawahi :
  1. 1.Seksi Pendidikan PAUD;
  2. 2.Seksi Pendidikan Kesetaraan, Kursus dan Keterampilan.
4. d.Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
  1. 1.Seksi Pendidikan SD;
  2. 2.Seksi Pendidikan SMP;
  3. 3.Seksi Kurikulum SD/SMP.
5. e.Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
  1. 1.Seksi Pendidikan Menengah dan Umum;
  2. 2.Seksi Pendidikan Kejuruan;
  3. 3.Seksi Kurikulum SMA/SMK dan Kerjasama Perguruan Tinggi.
6. f.Bidang Pendidikan Keberbakatan dan Layanan Khusus, membawahi :
  1. 1.Seksi PKLK DIKDAS;
  2. 2.Seksi PKLK DIKMEN;
  3. 3.Seksi Kurikulum/Tenaga Kependidikan PKLK.
7. g.Bidang Kebudayaan, membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan Seni dan Budaya;
  2. 2.Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah;
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
8. h.Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan Pemuda;
  2. 2.Seksi Pengembangan dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
9. i.UPTD; dan
10. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan;
  2. 2.Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.
4. d.Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
  2. 2.Seksi Pencegahan Penyakit, Wabah dan Bencana.
5. e.Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera, membawahi :
  1. 1.Seksi Keluarga Berencana;
  2. 2.Seksi Keluarga Sejahtera.
6. f.Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Reproduksi;
  2. 2.Seksi Monitoring, Evaluasi dan Penggerakan Masyarakat.
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, membawahi:
  1. 1.Seksi Sumber Daya Air; dan
  2. 2.Seksi Penataan Ruang.
4. d.Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, membawahi :
  1. 1.Seksi Bina Marga; dan
  2. 2.Seksi Cipta Karya.
5. e.Bidang Perhubungan Darat, Laut, dan Udara membawahi :
  1. 1.Seksi Perhubungan Darat dan Komunikasi Informatika; dan
  2. 2.Seksi Perhubungan Laut dan Udara.
6. f.Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
  1. 1.Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  2. 2.Seksi Operasi, Pengawasan dan Pengendalian.
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan aset.
3. c.Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengolahan Sumber Daya Kelautan; dan
  2. 2.Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan.
4. d.Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi :
  1. 1.Seksi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
  2. 2.Seksi Pengelolaan, Rehabilitasi Pesisir dan Pulau- pulau Kecil.
5. e.Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, membawahi :
  1. 1.Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap; dan
  2. 2.Seksi Produksi dan Perizinan Perikanan.
6. f.Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  2. 2.Seksi Penanganan Pelanggaran.
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…