DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Banggai Laut bertujuan untuk : a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat; b. investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali; c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sarana air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat karena langsung menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan adanya perhatian khusus Pemerintah Daerah melalui Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) guna memberikan pelayanan jasa sarana air bersih pada masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Laut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 - 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 - 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut. 3
5.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banggai Laut.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
12.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Laut yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum, sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
13.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah PAD Kabupaten Banggai Laut.
14.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Banggai Laut.
15.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16.Pembinaan adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan. 4
17.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Dewan Pengawas PDAM untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Perusahaan Daerah yang lebih baik, optimal, transparan dan akuntabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, adalah dimaksudkan untuk :

a.pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana PDAM;
b.peningkatan cakupan layanan air bersih;
c.peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana PDAM; dan
d.peningkatan kinerja PDAM.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM bertujuan untuk :

a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
b.investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.memberikan kontribusi bagi PAD.

BAB III

SUMBER DAN PERMODALAN

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyertaan Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 5

BAB IV

SASARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM adalah :

a.untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana PDAM, yang meliputi :
1. 1.Penambahan perpipaan;
2. 2.Perbaikan jaringan pipa transmisi dan distribusi;
3. 3.Pengadaan assesoris perpipaan;
4. 4.Pengadaan Mesin Press dan Mesin Generator;
5. 5.Pengadaan/Penambahan Mobiler Kantor;
6. 6.Pengadaan/Penggantian Water Meter;
7. 7.Penambahan Sambungan Rumah;
8. 8.Pembangunan Kantor PDAM; dan
9. 9.Pengadaan Kendaraan Operasional;
b.untuk peningkatan kinerja PDAM;
c.biaya operasional PDAM; dan
d.belanja pegawai.

BAB V

BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 paling banyak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD dan dapat pula dianggarkan melalui APBD Perubahan setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diperuntukkan untuk :
1. a.penambahan perpipaan yang ada pada PDAM Banggai, Unit PDAM Labobo, Sub Unit PDAM Bungin dan Sub Unit PDAM Bone-bone;
2. b.perbaikan jaringan pipa transmisi/distribusi yang ada pada PDAM Banggai dan Unit PDAM lainnya;
3. c.pengadaan assesoris perpipaan yang ada pada PDAM Banggai dan Unit PDAM lainnya; 6
4. d.pengadaan mesin press pipa HDPE dan mesin generator yang ada pada PDAM Banggai;
5. e.pengadaan dan penambahan mobiler kantor yang ada pada PDAM Banggai dan Unit PDAM lainnya;
6. f.pengadaan/penggantian water meter yang ada pada PDAM Banggai dan Unit PDAM lainnya;
7. g.penambahan sambungan rumah yang ada pada PDAM Banggai dan Unit PDAM lainnya;
8. h.pembangunan Kantor PDAM dan Unit PDAM lainnya;
9. i.pengadaan Kendaraan Operasional pada PDAM Banggai dan unit PDAM lainnya;
10. j.biaya operasional PDAM; dan
11. k.belanja pegawai.
(2)Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang didasarkan dengan kemampuan keuangan daerah tahun berkenaan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pada PDAM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(3)Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM, maka untuk mewakili Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Badan Pengawas, jika hal itu memungkinkan diatur dalam peraturan perundang-undangan. 7
(4)Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan dan perkembangan kelanjutan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM.
(5)Bagi pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan pejabat yang memahami kewiraswastaan dan memiliki kompetensi, profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(6)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib menyampaikan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…