DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Unsur Staf, Unsur Perencanaan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yan bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Laut.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5.Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Laut.
6.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
8.Kantor adalah Kantor pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
9.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
10.Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kabupaten Banggai Laut.
11.Direktur adalah Direktur pada RSUD Kabupaten Banggai Laut.
12.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut.
13.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis tertentu dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
15.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
16.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Inspektorat Daerah;
2. b.BAPPEDA;
3. c.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa;
4. d.Badan Kepegawaian Daerah;
5. e.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
6. f.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. g.Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
8. h.Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
9. i.Rumah Sakit Umum Daerah.
(3)Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPTB tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat mempunyai fungsi :
1. a.Perencanaan program pengawasan;
2. b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. c.Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
  3. 3.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 6

(1)BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA mempunyai fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. b.Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi BAPPEDA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset.
3. c.Bidang Perekonomian, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I; dan
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II.
4. d.Bidang Sosial Budaya, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I; dan
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II.
5. e.Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Fisik Prasarana; dan
  2. 2.Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan.
6. f.Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian; dan
  2. 2.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
7. g.UPTB; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desamerupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa;
2. b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan pemerintahan desa; dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. c.Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat.
4. d.Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan TTG, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
  2. 2.Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
5. e.Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup;
  2. 2.Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. f.Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan.
7. g.UPTB; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
2. b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…