DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dengan besarnya modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai Laut. 3
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banggai Laut.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10.Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
13.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut di Banggai.
14.Pendapatan Asli Daerah adalah selanjutnya disingkat PAD, adalah PAD Kabupaten Banggai Laut.
15.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun anggaran berikutnya.
16.Pembinaan adalah suatu upaya tindakan yang mangarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan. 4
17.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Pemegang Saham pada PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng, adalah dimaksudkan untuk :

a.memperkuat sumber-sumber penerimaaan daerah; dan
b.mendukung kelancaran perputaran perekonomian di Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng bertujuan untuk :

a.meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
b.untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.memberikan kontribusi bagi PAD.

BAB III

SUMBER DAN PERMODALAN

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sulteng adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IV

SASARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng adalah :

a.untuk menambah investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng; dan
b.untuk pembelian Lahan dan Pembangunan gedung pekantoran PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut di Banggai. 5

BAB V

BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD dan dapat pula dianggarkan melalui APBD Perubahan setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan.

Pasal 7

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dilakukan secara bertahap yang didasarkan dengan kemampuan keuangan daerah tahun berkenaan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pada PT. Bank Sulteng.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh DPPKAD.
(3)Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng, maka untuk mewakili Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat mengusulkan pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika hal itu memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011