DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang terbagi dalam sub-sub bagian dan seksi-seksi yang bertanggungjawab kepada Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati, Lurah di bantu oleh perangkat Kelurahan yang terbagi dari seksi-seksi yang bertanggungjawab kepada Lurah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai laut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ~2~
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAILAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
6.Camat adalah Pemimpin atau Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. ~3~
7.Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan dalam pemerintahan Kabupaten Banggai Laut.
8.Sekretaris Camat adalah Sekretaris Kecamatan dalam Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut.
9.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan Daerah Kabupaten Banggai Laut.
10.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dalam Pemerintahan Kabupaten Banggai Laut.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
12.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut dalam wilayah kerja Kecamatan.
13.Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
14.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintahan.
15.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Kecamatan Banggai;
2. b.Kecamatan Banggai Tengah;
3. c.Kecamatan Banggai Selatan;
4. d.Kecamatan Banggai Utara;
5. e.Kecamatan Labobo; ~4~
6. f.Kecamatan Bangkurung;
7. g.Kecamatan Bokan Kepulauan.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diwilayah Kecamatan sebagai perangkat Daerah berbentuk Kelurahan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kelurahan Lompio;
2. b.Kelurahan Tanobonunungan; dan
3. c.Kelurahan Dodung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kecamatan merupakan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2)Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1)Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang meliputi :
1. a.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. b.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. c.Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. d.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. e.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. f.Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; ~5~
7. g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
8. h.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
1. a.Perijinan;
2. b.Rekomendasi;
3. c.Koordinasi;
4. d.Pembinaan;
5. e.Pengawasan;
6. f.Fasilitasi;
7. g.Penetapan;
8. h.Penyelenggaraan; dan
9. i.Kewenangan lain yang dilimpahkan;
(3)Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
(2)Kelurahan dipimpin seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. ~6~

Pasal 7

(1)Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, Kelurahan mempunyai fungsi :
1. a.Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya;
2. b.Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan;
3. c.Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik dan tepat waktu.kepada Kepala Daerah melalui Camat;
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
1. a.Camat
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Keuangan dan Anggaran;
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  3. 3.Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. c.Seksi Pemerintah Desa dan Kelurahan;
4. d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. e.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. f.Seksi Kesejahteraan;
7. g.Seksi Pendidikan dan Pengajaran;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional. ~7~
(2)Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
1. a.Lurah;
2. b.Sekretaris;
3. c.Seksi Pemerintahan;
4. d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. e.Seksi Pembangunan;
6. f.Seksi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas umum sesuai keahlian dan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…