DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yan bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
3.Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
4.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5.Lembaga lain adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Peraturan Perundang- Undangan dan Tugas Pemerintahan Umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7.Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD.
8.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Laut.
9.Jabatan Fungsional kedudukan yang menunjukan Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10.Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah, terdiri atas:

a.Pelaksana Badan Penenggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut;
b.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Laut.

BAB III

PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Pasal 3

(1)BPBD berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati.
(2)BPBD dipimpin Kepala Badan Secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)BPBD mempunyai tugas :
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanangan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
3. c.menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan bahan;
7. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 6

(1)Susunan BPBD terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Unsur Pengarah ; dan
3. c.Unsur Pelaksana.
(2)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi keterwakilan Instansi dan Profesional/ Ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Unsur Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.Kepala Pelaksana BPBD;
2. b.Sekretariat Unsur Pelaksana;
3. c.Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. d.Seksi kedaruratan dan Logistik;
5. e.Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Bagan Sruktur Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran 1 dan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
(2)Kepala Pelaksana BPBD membantu Kepala BPBD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
(3)Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
(4)Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 8

(1)Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
(2)Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Sruktural IV.a.
(3)Kepala Seksi BPBD merupakan Jabatan Sruktural IV.a BAB VIII A SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Pasal 9

(1)Satpol PP berkedudukan dibawah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 10

(1)SatPol PP mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SatPol PP menyelenggarakan fungsi;
1. a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
5. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur lainnya;
6. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
7. g.pelaksanaan tugas lainnnya yang diberikan oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi SatPol PP diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…