DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembanguna daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun,yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pmbangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian dokumen ini hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Mengingat

Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka RPJPD Kabupaten Banggai Laut ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); = 2 =
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); = 3 =
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 51). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2005-2025 BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Banggai Laut.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Banggai Laut.
3.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Wakil Bupati adalah wakil Bupati Banggai Laut.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut. = 4 =
7.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Banggai Laut untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

: Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Pasal 2

(1)RPJPD disusun berdasarkan asas :
1. a.manfaat;
2. b.demokrasi;
3. c.berkeadilan;
4. d.keterpaduan;
5. e.keserasian,keselarasan, dan keseimbangan;
6. f.transparansi;
7. g.keterbukaan;
8. h.berkelanjutan; dan
9. i.berwawasan lingkungan.
(2)RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui :

a.koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; = 5 =
c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d.partisipasi masyarakat; dan
e.mewujudkan tercapanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

: Analisis Isu Strategis, yang memuat tentang Permasalahan pembangunan; dan Isu Strategis Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup RPJPD meliputi :
1. a.gambaran umum kondisi daerah;
2. b.visi dan misi;
3. c.sasaran pokok pembangunan jangka panjang;
4. d.arah kebijakan pembangunan jangka panjang; dan
5. e.tahapan dan prioritas pembangunan.
(2)Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(3)RPJPD merupakan acuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati.

Pasal 5

RPJPD berfunsi sebagai :

a.pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, renstra SKPD Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.pedoman penyusunan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.

BAB IV

: Visi dan Misi Daerah yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Sasaran.

Pasal 6

(1)Program pembangunan daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Provinsi dan Nasional. = 6 =
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi,Misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 7

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan dalam empat tahapan yaitu :

a.tahap ke I RPJMD Tahun 2005-2009;
b.tahap ke II RPJMD Tahun 2010-2014;
c.tahap ke III RPJMD Tahun 2015-2019;
d.tahap ke IV RPJMD Tahun 2020-2025.

Pasal 8

Sistematika RPJPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005- 2025 disusun sebagai berikut : = 7 =

BAB VI

: Kaidah pelaksanaan yang memuat penyelenggaraan dan organisasi pelaksana.

Pasal 9

(1)RPJPD Tahun 2005-2025 harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banggai Laut.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004