DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 205

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Barang Milik Daerah yang merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun untuk lebih memberi kejelasan dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengamankan Aset Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi serta mendapat kepastian hukum guna pemanfaatan Barang Milik Daerah secara optimal perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT dan BUPATI BANGGAI LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
6.Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang, terdiri dari Lembaga Teknis, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja.
9.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program kecuali Bagian pada Sekretariat Daerah.
10.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut.
12.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
14.Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola barang adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelengaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15.Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
16.Kuasa pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
17.Penyimpan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
18.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/ Unit Kerja.
19.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
20.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dan jasa.
21.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
22.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
23.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
24.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
25.Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah.
26.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
28.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak/pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
29.Bangun guna serah yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
30.Bangun serah guna yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
32.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
33.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
34.Tukar menukar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
35.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
36.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
37.Rumah Dinas Daerah adalah rumah dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
38.Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
39.Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

a.pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penerimaan penyimpanan dan penyaluran;
e.penggunaan;
f.penatausahaan;
g.pemanfaatan;
h.pengamanan dan pemeliharaan;
i.penilaian;
j.penghapusan;
k.pemindahtanganan;
l.pembinaan pengawasan dan pengendalian;
m.pembiayaan; dan
n.tuntutan ganti rugi.

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi :
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transparansi;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan standar kebutuhan, standar barang dan standar satuan harga;
3. c.menetapkan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman;
4. d.menetapkan penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
5. e.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah;
6. f.menetapkan formula besaran tarif sewa barang milik daerah;
7. g.mengajukan usul penjualan barang milik daerah kepada DPRD sepanjang penjualan barang milik daerah dimaksud harus memperoleh persetujuan DPRD;
8. h.menyetujui penjualan barang milik daerah berupa : 1) tanah dan/atau bangunan; dan 2) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
9. i.menyetujui usul penjualan barang milik daerah sepanjang penjualan barang milik daerah dimaksud tidak memerlukan persetujuan DPRD;
10. j.menetapkan panitia pelelangan/penjualan barang milik daerah;
11. k.meneliti, mengkaji dan mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah kepada DPRD sepanjang tukar menukar dan/atau hibah barang milik daerah dimaksud harus memperoleh persetujuan DPRD;
12. l.menetapkan barang milik daerah yang akan dipertukarkan atau dihibahkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD sepanjang tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah dimaksud memerlukan persetujuan DPRD;
13. m.menyetujui usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah sepanjang tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah dimaksud tidak memerlukan persetujuan DPRD;
14. n.meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah;
15. o.menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
16. p.menyetujui usul pemusnahan barang milik daerah yang diajukan oleh pengelola barang;
17. q.menetapkan penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari Daftar Barang Milik Daerah;
18. r.menyetujui usul penghapusan barang milik daerah selain tanah dan bangunan dari daftar barang milik daerah;
19. s.menetapkan tim pemanfaatan barang milik daerah;
20. t.menetapkan tim pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah
21. u.menetapkan penilai/penaksir internal harga tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah;
22. v.menetapkan hasil taksiran harga tanah dan/atau bangunan dari penilai internal harga tanah dan/atau bangunan;
23. w.menetapkan tim pemutakhiran sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah (SIMDA BMD);
24. x.menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah.
(3)Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
1. a.sekretaris daerah selaku pengelola barang;
2. b.pembantu pengelola barang yang terdiri dari : 1) asisten administrasi umum (koordinator); 2) kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3) kepala bagian tata pemerintahan;
3. c.kepala SKPD selaku pengguna barang;
4. d.penyimpan barang;
5. e.pengurus barang.
(4)Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.menyampaikan konsep keputusan Bupati tentang standar kebutuhan, standar barang dan standar satuan harga kepada Bupati;
2. b.meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang SKPD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD;
3. c.mengajukan usul pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman kepada Bupati;
4. d.meneliti laporan penerimaan barang milik daerah dan usul penggunaannya dari pengguna barang;
5. e.menyampaikan usul penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya;
6. f.menyampaikan usul penetapan status kepemilikan tanah dan bangunan yang dikuasai daerah kepada Bupati;
7. g.mengajukan usul pemanfaatan barang milik daerah kepada Bupati;
8. h.mengajukan usul penetapan formula besaran tarif sewa barang milik daerah kepada Bupati;
9. i.menyetujui besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam rangka kerjasama pemanfaatan dari hasil perhitungan tim pemanfaatan barang milik daerah;
10. j.menyetujui besaran kontribusi dalam rangka Bangunan Guna Serah atau bangunan serah guna dari hasil perhitungan tim pemanfaatan barang milik daerah;
11. k.menetapkan keputusan tentang persetujuan atas pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan yang telah disetujui Bupati, yang terdiri dari : 1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; 2) selain tanah dan/atau bangunan.
12. l.melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang telah disetujui Bupati.
13. m.meneliti dan mengkaji usul penjualan barang milik daerah dari pengguna barang serta mengajukan kepada Bupati;
14. n.menetapkan keputusan tentang persetujuan atas penjualan barang milik daerah yang telah disetujui Bupati atau DPRD sesuai kewenangannya;
15. o.melaksanakan penjualan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. p.meneliti dan mengkaji usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah sepanjang tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah dimaksud tidak memerlukan persetujuan DPRD;
17. q.mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah kepada Bupati;
18. r.melaksanakan tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah dimaksud harus memperoleh persetujuan DPRD;
19. s.mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah disertai rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati;
20. t.melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah;
21. u.meneliti dan menyetujui usul penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna yang diajukan oleh pengguna barang;
22. v.menetapkan keputusan tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
23. w.melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah;
24. x.mengajukan usulan penilai internal harga tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah kepada Bupati;
25. y.menetapkan tim pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau Bangunan;
26. z.menetapkan tim pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; aa. menetapkan Penilai Internal harga barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah; bb. menetapkan hasil taksiran harga barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah; cc. menetapkan pejabat Penyimpan Barang dan Pengurus Barang; dd. menetapkan tim sensus barang milik daerah dalam rangka pemutakhiran data barang milik daerah; ee. menyimpan bukti kepemilikan barang milik daerah; ff. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang daerah; gg. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah.
(5)Asisten Administrasi Umum selaku Pembantu Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Kepala Bidang Aset Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.menyusun dan menyampaikan konsep keputusan tentang standar barang, standar kebutuhan, dan standar satuan harga kepada pengelola barang;
2. b.menyampaikan kajian rencana kebutuhan barang SKPD (RKB-SKPD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang SKPD (RKPB-SKPD) kepada pengelola barang;
3. c.menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBD);
4. d.menyusun Daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang milik daerah (DKPBD);
5. e.menyiapkan dan menyampaikan konsep usulan tentang jenis barang umum/khusus dalam pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan barang kepada Pengelola Barang;
6. f.melaksanakan pengadaan barang dan pemeliharaan barang yang bersifat umum;
7. g.menyiapkan konsep keputusan tentang penetapan pejabat penyimpan barang dan pengurus barang untuk ditetapkan oleh pengelola barang;
8. h.mengkaji dan mengolah laporan penerimaan barang milik daerah dan usul penggunaannya dari pengguna barang yang hasilnya disampaikan kepada pengelola barang;
9. i.menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah kepada pengelola barang untuk ditetapkan oleh Bupati;
10. j.menyiapkan dan menyampaikan usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengelola barang;
11. k.menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan atas pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan selain tanah dan/atau bangunan yang telah disetujui Bupati kepada pengelola barang;
12. l.menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan pinjam pakai selain tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan Bupati kepada pengelola barang;
13. m.menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penelitian dan pengkajian usul penjualan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan dari pengguna barang kepada pengelola barang;
14. n.menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan atas penjualan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang telah disetujui Bupati / DPRD kepada pengelola barang;
15. o.menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai peraturan perundang-undangan kepada pengelola barang;
16. p.menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penelitian dan pengkajian usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada pengelola barang;
17. q.menyiapkan dan menyampaikan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada pengelola barang;
18. r.menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai peraturan perundang-undangan kepada pengelola barang;
19. s.menyiapkan dan menyampaikan usul penyertaan modal daerah dan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada pengelola barang;
20. t.menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada pengelola barang;
21. u.menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan dan usul penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna yang diajukan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
22. v.menyampaikan persetujuan Bupati tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna kepada pengguna barang;
23. w.menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
24. x.menyiapkan dan menyampaikan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah kepada pengelola barang;
25. y.menyimpan dan mengamankan bukti asli kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
26. z.menyampaikan konsep keputusan tentang penilai internal barang milik daerah selain tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah kepada pengelola barang untuk ditetapkan oleh pengelola barang; aa. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang penetapan hasil penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah kepada pengelola barang; bb. melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah dengan melibatkan SKPD; cc. menyiapkan pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah selain tanah dan bangunan; dd. menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
(7)Kepala SKPD yang membidangi Pertanahan selaku Pembantu Pengelola Barang berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.mengurus sertifikat tanah milik/dikuasai daerah;
2. b.menyiapkan dan menyampaikan usul penetapan bukti kepemilikan tanah yang dikuasai daerah kepada pengelola barang;
3. c.menyiapkan dan menyampaikan usul pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah kepada pengelola barang;
4. d.menyiapkan dan menyampaikan konsep penetapan formula besaran tarif sewa barang milik daerah berupa tanah kepada pengelola barang;
5. e.menyiapkan dan menyampaikan konsep besaran kontribusi dan pembagian keuntungan dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang daerah kepada pengelola barang;
6. f.menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan atas pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan berupa tanah yang telah disetujui Bupati kepada pengelola barang;
7. g.menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya yang telah ditetapkan Bupati kepada pengelola barang;
8. h.menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan sewa dan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya yang telah diserahkan pengguna dan telah disetujui Bupati kepada pengelola barang;
9. i.menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengelola barang;
10. j.menyiapkan dan menyampaikan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya kepada pengelola barang;
11. k.menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan kepada pengelola barang;
12. l.menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang penilai internal harga tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca pemerintah daerah kepada pengelola barang;
13. m.menyiapkan dan menyimpan dan mengamankan bukti asli kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan; dan
14. n.menyiapkan pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah, berupa tanah dan/atau bangunan.
(8)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD masing-masing, meliputi :
1. a.mengajukan RKBMD dan RKPBD bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. b.melaporkan barang milik daerah yang diterima dari beban APBD atau perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;
3. c.menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
4. d.menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. e.menyerahkan tanah dan bangunan yang akan dimanfaatkan dalam bentuk Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan terhadap barang milik daerah, terdiri dari: 1) sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau 2) selain tanah dan/atau bangunan.
7. g.melaksanakan pemanfaatan dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan terhadap barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, terdiri dari : 1) sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau 2) selain tanah dan/atau bangunan.
8. h.mengajukan usul penjualan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
9. i.mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Pengelola Barang;
10. j.melaksanakan tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai peraturan Perundang-undangan;
11. k.mengajukan usul penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna kepada Bupati melalui pengelola barang;
12. l.menetapkan Keputusan tentang penghapusan barang dari daftar barang pengguna berdasarkan persetujuan Bupati;
13. m.melaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna yang dituangkan dalam berita acara;
14. n.melaporkan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna kepada pengelola barang;
15. o.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
16. p.mengusulkan nama penyimpan barang dan pengurus barang di SKPD dan Unit kerja;
17. q.menetapkan petugas yang menjalankan fungsi penyimpan dan pengurus barang di unit kerja SKPD;
18. r.menyimpan dokumen pengadaan/ penerimaan barang milik daerah;
19. s.melakukan pengawasan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah; dan
20. t.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan kepada pengelola barang.
(9)Penyimpan Barang bertugas :
1. a.menerima barang milik daerah baik yang diadakan sendiri maupun yang diterima dari pengelola barang atau penerimaan lainnya yang sah;
2. b.menyimpan dan mengamankan barang milik daerah yang berada dalam tanggung jawabnya;
3. c.mengeluarkan dan menyerahkan barang milik daerah untuk dipergunakan sesuai kebutuhan dari gudang berdasarkan surat perintah pengeluaran dan penyerahan barang milik daerah;
4. d.melaksanakan pengeluaran dan penyerahan barang milik daerah yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
5. e.menghimpun seluruh tanda bukti dan mencatat secara tertib dan teratur semua penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah;
6. f.menyiapkan dan menyampaikan usulan penghapusan atas barang milik daerah selain tanah dan bangunan yang berada dalam tanggung jawabnya kepada Pengguna Barang;
7. g.menyimpan dan mengamankan barang milik daerah selain tanah dan bangunan yang dalam proses penghapusan;
8. h.melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah secara berkala dalam laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan kepada atasan langsung;
9. i.mencatat dan melaporkan penggunaan barang milik daerah baik yang digunakan sendiri, yang digunakan oleh kuasa pengguna barang maupun yang dioperasikan oleh pihak lain;
10. j.menginventarisasi jumlah dan kondisi barang milik daerah yang dalam penguasaannya dan melaporkan kepada atasan langsung; dan
11. k.melaporkan barang milik daerah yang hilang, rusak atau sebab lain sehingga tidak dapat digunakan kepada atasan langsung.
(10)Pengurus barang bertugas :
1. a.menerima, memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang berada dalam tanggungjawabnya;
2. b.menghimpun seluruh tanda bukti dan mencatat secara tertib dan teratur semua penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah;
3. c.melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah secara berkala dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan kepada atasan langsung;
4. d.mencatat dan melaporkan penggunaan barang milik daerah di masing-masing ruangan dan membuat kartu inventaris ruangan;
5. e.menginventarisasi jumlah dan kondisi barang milik daerah dan melaporkan kepada atasan langsung;
6. f.melaporkan barang milik daerah yang hilang, rusak atau sebab lain sehingga tidak dapat digunakan serta yang memerlukan pemeliharaan kepada atasan langsung.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 6

(1)Kepala SKPD menyusun RKBMD dan RKPBMD yang digunakan untuk penyusunan Rancangan APBD.
(2)Penyusunan RKBMD dan RKPBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar kebutuhan, standar barang dan standar satuan harga, serta dengan memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan dan standar barang ditetapkan oleh Pengelola Barang atas nama Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang SKPD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala SKPD menghimpun usulan yang diajukan oleh Kepala Unit Kerja dibawahnya.
(2)Kepala SKPD menyampaikan usul Rencana Kebutuhan Barang SKPD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD kepada Pengelola Barang.
(3)Pengelola barang bersama Kepala SKPD membahas usul tersebut dengan memperhatikan barang yang ada pada SKPD dan/atau pengelola barang.
(4)Pengelola Barang menyetujui dan menghimpun hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
(5)Pengelola Barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah setelah APBD ditetapkan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan dan pengganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1)Pengadaan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Hasil Pengadaan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 10

(1)Setiap Akhir Tahun Anggaran Bupati membuat Daftar Hasil Pengadaan.
(2)Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana pada ayat (1) disiapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(3)Bentuk/Format Laporan Hasil Pengadaan dan Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks205PDFHirarki

Memuat teks peraturan…