DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut Nomor 44 Tahun 2016

Nomor: 44
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemotongan Ternak Sapi pada Rumah Potong Hewan. Ruang lingkup Perbup meliputi penyelenggaraan dan pengawasan pemotongan hewan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah di potong, pelarangan pemotongan betina produktif, pengawasan disitribusi daging, ketentuan dan syarat bagi pengusaha daging, Pembinaan, pengawasan. serta memuat sanksi administrasi, penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banggai laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai laut.
4.Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunanyang selanjutnya disebut DISTANHUTBUN Kabupaten Banggai Laut.
5.Ternak sapi betina produktif adalah ternak sapitelahyang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun dan sapi kecil yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
6.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9.Karkas sapi adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass).
10.Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin(chilled) atau karkas beku (frozen).
11.Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
12.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
13.Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
14.Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan postmortem.
15.Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.penyelenggaraan dan pengawasan pemotongan hewan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah di potong; dan
b.pelarangan pemotongan betina produktif.

BAB II

PEMOTONGANTERNAK SAPI

Pasal 3

(1)Setiap ternak sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk;
(2)Pemeriksaan ante mortem sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan petugas pemeriksa yang berwenang, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain;
(3)Ternak yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari ternak lainnya;
(4)Pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih 24 jam sesudah diperiksa dan harus disetujui oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk kecuali dalam hal pemotongan darurat.
(5)Jika lebih dari 24 jam setelah pemeriksaan belum dilakukan pemotongan maka perlu dilakukan pemeriksaan ante mortem ulang;

Pasal 4

(1)Setiap pemotongan/penyembelihan hewan ternak harus dilakukan di Rumah Potong Hewan milik pemerintah dan/yang ditunjuk pemerintah.
(2)Pemotongan ternak yang dilakukan di luar Rumah Potong Hewan untuk keperluan peribadatan, upacara-upacara adat, pemotongan darurat harus menyampaikan laporan kepada Dinas pertanian, kehutanan dan perkebunan atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Pemotongan ternak yang dilakukan diluar RPH sebagaimana tercantum dalam ayat 2 harus dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh petugas yang ditunjuk;
(4)Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan pada Hewan potong dalam kondisi :
1. a.mengalami kecelakaan; atau
2. b.korban Bencana Alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.
(5)Pemotongan/penyembelihan hewan wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemotongan hewan yang baik dan untuk menjamin ketentraman bathin masyarakat pemotongan harus memperhatikan kaidah Agama ISLAM (fatwa MUI tentang Penyembelihan Hewan).
(6)Pemotongan/penyembelihan hewan ternak dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat.

Pasal 5

(1)Terhadap bagian-bagian hewan hasil pemotongan segera dilakukan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortem, dan memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi.
(3)Daging yang dinyatakan baik dan layak dikonsumsi diberi tanda/cap dengan menggunakan alat dan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan.
(4)Dilarang mengeluarkan daging dan bagian-bagian lainnya dari RPH sebelum diperiksa atau dibubuhi cap.
(5)Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas pemeriksa juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap daging yang beredar di luar Rumah Potong Hewan.

Pasal 6

(1)Retribusi RPH dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
(2)Tarif Retribusi RPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
(3)Dari tarif retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), Rp. 95.000/ekor yang disetorkan ke kas daerah sebesar 57.500 atau 60 % dan sisanya Rp. 38.000 atau 40 % menjadi BOP Rumah Potong Hewan.

BAB III

PENGAWASAN DISTRIBUSI DAGING

Pasal 7

(1)Untuk melindungi populasi ternak sapi betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak sapi betina produktif.
(2)Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak sapi betina produktif diseleksi untuk pemuliaan sedangkan ternak sapi betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
(3)Ternak sapi betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
(4)Kriteria ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.ternak ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun, dan ternak ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan;
2. b.tidak cacat fisik;
3. c.fungsi reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
4. d.memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap pemotongan ternak sapi betina produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai pasal 86 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

(1)Setiap daging yang lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau setempel sehat oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk.
(2)Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)
(3)Setiap pengeluaran daging dari wilayah Kabupaten Banggai Laut harus disertai Surat Kesehatan Daging yang mencantumkan jumlah dan tujuan serta syarat-syarat yang lain yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)Setiap Jual beli daging di wilayah Kabupaten Banggai Laut harus dilakukan di tempat / los atau kios daging yang memenuhi syarat higienis dan sanitasi.
(2)Syarat-syarat dan penetapan tempat jual beli daging, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

BAB IV

KETENTUAN DAN SYARAT BAGI PENGUSAHA DAGING

Pasal 11

(1)Setiap jagal dan/ pengusaha daging harus mempunyai izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(2)Prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
(3)Pemegang izin harus dapat menunjukan tanda bukti izin apabila diminta oleh petugas yang berwenang.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut bertanggung jawab atas pembinaan keterampilan teknis dan manajemen maupun pengetahuan Kesehatan Masyarakat Veteriner bagi para Pengusaha Ternak, Pedagang Ternak dan Pengusaha Daging.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…