DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, pelaksanaan, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, perangkat desa, dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala desa, pembiayaan pemilihan kepala desa, dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;

g.Menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan kampanye;
h.Membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih;
i.Menetapkan jumlah srrrat suara dan kotak suara;
j.Mencetak surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
k.Menyiapkan tempat pemungutan suara;
l.M elaksanakan pemungutan suara; :
m.Melaksanakan penghitungan suara;
n.Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan - hasil pemilihan;
o.Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
p.Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD'

(3)Panitia pemilihan mengajukan perrencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka walrttr 3O (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
(4)Persetqjuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia'
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan akan diatur dalam Peraturan BuPati. Paragraf2 Pendaftaran Pernlllh

Pasal 12

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai penduduk desa.
(2)Pendaftaran pemilih dilaksanalan selama 12 (dua belas) hari' : (S) O.ft"t pemilih dimutakhirkan dan divalidasikan sesuai dengan data penduduk di desa. : (O) pemutalhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama 5 (lima) hari' 8
(5)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala - Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
2. b.Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap; dan
4. d.Berdomisili didesa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan dan ditetapkannya DPS, yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh kepala desa dan disahkan oleh Camat;
(6)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat menggunakan hak memilih. Pe8ol 13
(1)Pemutakhiran sebageimana dimaksud dalam Pasal t2 ayat (3) dilakukan karena:
1. a.Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan suda-h berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. c.Telah meninggal dunia;
4. d.Pindah domisili ke desa lain;
5. e.Pensiunan anggota TNI dan anggota Polri; atau : f. Belum terdaftar;
(2)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' - panitia pemilihan men5rusun dan menetapkan DPS.
(3)DPS sebagaimala dimaksud pada ayat (2), diumumkan melalui papan informasi yang terdapat di kantor desa dan tempat lain yang strategis di desa.
(4)Jangka waktu pengumuman dilaksanakan 3 (tiga) hari. Pssal 14
(1)Dafam janeka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)' pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. c.Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
4. d.Pemilih yang sudah memenuhi syarat usia pemilih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan; atau .
5. e.Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat ' sebagai pemilih.
(3)Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud , pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS. 9

Pasal 15

(1)Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada . panitia pemilihan melalui kepala dusun atau ketua RW/ RT.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3)Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai pemilih:
(4)Pencatatan data pemilih tambahan (DPtb) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman DPS. P.sal 16
(1)DPTb diumumkan oleh panitia pemilihan melalui papan informasi yang terdapat di kantor desa dan tempat lain yang strategis di desa.
(2)Jangka wakhr pengumuman DPtb sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPIb. Pa88l 17 Panitia pemilihan mengesahkan dan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT dalam musyawarah yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan BPD' Passl 18 : (1) DPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 disahkan dan ditetapkan olehpanitiapemilihanyangdisaksikanolehcalonKepalaDesa, - unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan BPD.
(2)D5lT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah dan bersifat final.
(3)Dalam hal ada pemith yang meninggal dunia mal<a panitia pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keteralgan dalam DPT.
(4)DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1f, diumumkan melalui papan informasi yang terdapat di kantor desa dan tempat lain yang strategis di desa.
(5)Dalam hal terdapat pemilih yang pindah domisili pada saat pengumuman DpT dilaksanakan, maka panitia membubuhkan catatan "pindah domisili" pada kolom keterangan dalam DPT dan yang bersanglutan tidak dapat menggunakan hak PilihnYa.
(6)DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diumumkan sampai dengan penyelenggaraan pemungutan suara. Pa$l 19 - (1) Panitia pemiJihan membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih berdasarkan data pemilih pada DPT' ' (21 untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menJrusun sslinan DPT untuk TPS. 10

Pasal 20

(l) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

(2)Kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten melalui Camat paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan DPT. Bagtan Ketiga Pencalona.n Pangaf I Pondaftaraa Celoa Pesaf 21 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.Bertekwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keututran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka T\rnggal lka;
4. d.Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
5. j.Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. k.Sehat jasmani dan rohani;
7. l.Tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
8. m.Berkelakuan baik; n, Mendapatkan izin terh:lis dari pejabat pembina kepegawaian apabila calon Kepala Desa berstatus sebogai pegawai negeri sipil;
9. o.Mendapatkan izin cuti tertulis dari camat apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif; p.MendapatkanizincutitertulisdariCamatapabilacalonKepalaDesa berstatus sebagai anggota BPD; q.MendapatkanizincutitertulisdariKepalaDesaapabilacalonKepalaDesa berstatus sebagai Perangkat desa;
10. r.Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa' e. f. c. h. i. l1 Pasal 22
(1)Panitia pemilihan mengumumkan informasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa meldui papan informasi yang terdapat di kantor desa di tempat yang strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cala yang digunakan di desa yang bersangkutan.
(2)Pengumuman informasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. Pssal 23
(1)Panitia pemilihan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman informasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
(2)Apabila waktu yang ditentukan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) tidak terdapat pendaftar dan/ atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon Kepala Desa maka jangka walrtu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari.
(3)Bilamana waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pendaftar dan/atau hanya 1 (satu) pendaftar bakal calon Kepala Desa maka BPD melaporkan secara tertulis proses pencalonan Kepala Desa kepada Camat berdasarkan laporan tertulis dari panitia pemilihan dan menyampaikan permohonan pengangkatan penjabat Kepala Desa kepada Camat.
(4)Camat menyarnpaikan usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa.
(5)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikukrya.
(6)Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh penjabat Kepala Desa, maka penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya. Peragraf 2 Penelltian Bakal Calon, Ponetapaa &a Pengumunan Cdon

Pasal 24

(1)Panitia pemilihan melakukan penettian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dan klari{ikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan selama 5 (lima) hari sejak penutupan pendaftaran.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi bakaf calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon kepala desa. t2
(3)Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Surat permohonan/ lamaran ditulis dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
2. b.Surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ih, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.Fotocopy ijazah pendidikan formal atau non formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau sederqiat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.Fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang bnyenang atau surat keterangan kenal lahir;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
7. g.Surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
8. h.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ikrtu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang dilegalisir oleh Camat;
9. i.Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
10. j.Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
11. k.Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  1. 1.Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
12. m.Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
13. n.Surat keterangal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yarlg membidangi adminstrasi pemerintahan desa bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. o.Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pilkades dengan sadar dan penuh tanggungiawab diatas kertas bermaterai;
15. p.Surat pemyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;
16. q.Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
17. r.Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
18. s.Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
19. t.lzirr cuti terhrlis dari Camat apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif; 13
20. u.Izin cuti tertulis dari Camat apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai anggota BpD;
21. v.Izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai perangkat desa. (a) Dafam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan persyaratan ma-ka panitia pemilihan memberikan waktu kepada bakal calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan pendaftaran.

Pasal 25

(1)Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa kepada masyaralat melalui papan informasi di tempat yang strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cara yang digunakan di desa yang bersangkutan selama 3 (tiga) hari.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan.
(3)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21, wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa berakhir.

Pasal 26

(1)Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) berjurtlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
(2)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 2O (dua puluh) hari.
(3)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan masih tetap ln:rang dan 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa aktif yang ikut dalam pencalonan kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan.
(4)Tidak terlaksananya pemilihan Kepala Desa karena alasaa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pemilihan melaporkan secara tertulis kepada BPD dan selanjutnya BPD menyampaikal kepada Camat.
(5)Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)' selanjutnya Camat menyampaikan usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi administrasi pemerintahan desa.
(6)Dalam hal Kepala Desa dljabat oleh penjabat Kepala Desa, maka penjabat melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan dilantilmya Kepala Desa yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya. l4

Pasal 27

(1)Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diumumkan melalui papan informasi yang terdapat di tempat yang strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cara yang yang digunakan di desa.
(2)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
(3)Calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana maksud pada ayat (2)' meskipun mendapatkan suara terbanyak, calon tersebut dianggap gugur dan calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
(4)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih terbukti bersafah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara administrasi dinyatakan gugur dalam proses pemilihan.
(5)Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih meninggal dunia, ma-ka secara administrasi dinyatakan gugur dalam proses pemilihan.

Pasal 28

(i) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, palitia melakukan seleksi tambahan dengan mengguna-kan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasd 29
(1)Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
(2)Undian nomor urut calon sebagaimana dimalsud pada ayat (1)' dihadiri oleh para calon.
(3)Nomorurutdannamacalonyangtelahditetapkan,disusundalamdaftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapal calon Kepala Desa.
(4)Berdasarkan berita acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksudpadaayat(3),panitiapemilihanmenerbitkanKeputusanpanitia pemilihan Kepala Desa tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilihpalinglama3harisejakselesainyapengrrmrrmalrhasilpenelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat'
(5)Panitia pemilihan mengumumkan penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih melalui papan informasi yang terdapat di tempat yang strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cara yang lazim digunakandidesa,palinglambatT(tujuh)harisejaktanggalditetapkan. 15
(6)Penetapan sebagaimana dimalsud pada ayat (4) bersifat final _ dan mengikat.
(7)Panitia pemilihan menyampaikan keputusan tentang penetapan calon - Xepala Desa yang berhak rliFilih beserta pas photo berwama calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterapkan. Paragraf3 IIamlnnye Passl 30 (l) Panitia pemilihan tingkat kabupaten menetapkan jadwal kampanye.
(2)Panitia pemilihan menetapkan secara teknis jadwal kampanye pada masing-masing desa.

Pasal 31

Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:

a.Pertemuan terbatas;
b.Tatap muka dan dialog;
c.Penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
d.Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan. Pesd 32 : (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. : (2J Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3)Untuk mendukung pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dapat membentuk Tim Kampanye di tingkat desa atau Tim Kampanye di tingkat dusun;
(4)Calon kepala desa mendaftarkan tim kampanye sebag?irnana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihal 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat I (satu) hari sebelum penyelenggaraan kampanye.
(5)Tim kampanye sglagairnana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
1. a.menyelenggarakan kegiatan kampanye;
2. b.menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pemilihan dan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan kampanye; dan/atau
3. c.menyebarkan bahan kampanye.
(6)Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab rhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan. ' (71 Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip .. jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab. l6

Pasal 33

t (r) Materi kampanye memuat tentang visi dan misi bila terpilih sebagai . Kepala Desa. ' (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(3)Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berisi program yang akan dilaksanakan dala'n rangka mewujudkan visi.
(4)Materi Kampanye sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan mauprrn terhrlis kepada masyarakat. Pagal 34
(1)Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) harus:
1. a.menjunjung tingg pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
2. b.menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagan dari pendidikan politik; dan
5. e.menjalin komunikasi politik yang sehat artara calon kepala desa dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
(2)Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) disampaikan dengan cara:
1. a.sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; ; b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
2. c.edukatil/ mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; '
3. d.bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau calon kePala desa lain; dan
4. e.tidak bersifat provokatif.
(3)Pelaksana kamPanYe dilarang:
1. a.Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan undang-undang DasarNegaraRepubliklndonesiaTahunlg45,danbentukNegara Kesatuan RePublik Indonesia;
2. b.Melakukan kegiatan yang membahayalan keutuhan Negara Kesatuan
3. c.Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
4. d.Menghasut dan mengadu-domba perseoftrng€rn atau masyarakat;
5. e.Mengganggu ketertiban umum;
6. f.Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaankekerasankepadaSeseorErng'sekelompokanggota masyarakat' dan/atau calon yang lain;
7. g.Merusak dan/ atau menghitangkan alat peraga kampanye calon;
8. h.Menggunakan fasilitas pemerinta-h, tempat ibadah, dan tempat - pendidikan; '
9. i.Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut calon lain setaindarigambardan/atauatributCalonyangbersangkutan;dan 'j.Menjanjikanataumemberikanuangataumaterilainnyakepadapeserta kamPanYe' L7
(4)Pelaksana kamPanYe mengikutsertakan: kegiatan kampanye dilarang
1. a.Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.Kepala Desa;
4. d.Perangkat desa;
5. e.Anggota BPD; dan
6. f.Warga Negara lndonesia yang tidak memiliki hak memilih' Passl 35 Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan (4) dikenai sanksi dengan tahapan :
7. a.Peringatan terhrlis yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepada calon Kepala Desa apabila dalam pelaksalaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
8. b.Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yarrgberpotensimenyebarkewilayahlainolehpanitiapemilihandibantu aparat keamanal. Pasef 36
(1)Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dal tanggal pemungutan suara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan BuPati. Bagirn KeeEPat Penulguta! d.! PGrlglr ttungan Suara Paragnf 1 Penurgutaa Suara Pesal 37
(1)Hari dan tanggal pemungutan suara seca'ra serentak ditetapkan dengan Keputusan BuPati.
(2)Panitia pemilihan menyiapkan perlengfupan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
(3)Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat suata' kotak suara, bilik suara, sampul, alat pencoblos surat suara' tinta dan kelengkaPan Peralatan lainnYa' ( ) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai jumlah wilaYah dusun di desa'
(5)Dalam hal desa secara kewilayahan hanya mempunyai 1 (satu) dusun' maka jumlah kotak suara sebagaimana dimalsud pada ayat (3) dibuat dengan mendasari jumlah RW atau RT'
(6)Perlengkapan sebagaimana dimaksud - pada ayat (2)' disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya'
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan' jumlah' bentuk' ukufan, warna perleigtapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr dengan Peraturan BuPati' 18 l1 Pasd 38 Panitia pemilihan menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara. Dalam pembuatan TPS sebagqimana dimaksud pada ayat ( l)'panitia pemilihan dapat bekerjasama dengan masyarakat. Pasat 39 pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul o7.oo wita sampai dengart 14.00 \rita pada saat hari pemungutan suara. sebelum pemungutan suara dilaksanakan, saksi dari masing-masing calon menyera-hkan surat mandat bermaterai kepada panitia pemilihan paling lambat 3O (tiga puluh) menit sebelum dimulainya pemungutan suara' Pasal 4'O sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara'
(1)(21
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)(s)
(2)Setelah melakukan kegiatan sebagaimala dimaksud pada ayat (1)' panitia pemilihan melakukan kegiatan:
1. a.Mengumumkan jumlah daftar pemilih tetap desa'
2. b.Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh dokumen isi kotak suara;
3. c.Mengidentilikasi jenis dan menghitung jurrnah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara; fegiatan p.oiti" sebagaimana iimal<sud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas' dan warga masyarakat' Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' dibuatkan dl* b.it" a.ar" yang ditandatangani oleh ketua dan paling rendah 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon' Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Panitia Pemilihan tingkat KabuPaten.

Pasal 41

(1)Dalam pemberian suala, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dengan memperlihatkan surat pemberitahuan pemungutan suara'
(2)Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memperlihatkan surat pemberitahrr"Il p""*""gt'tto suara kepada panitia pemilihan' maka yang bersangkutan harus memperlihatkan KTP atau Surat Keterangan dan/atau Kartu Keluarga' 19 Pasd 42 :
(1)Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan frsik lain . pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain sebagai pendamping atas permintaan pemilih'
(2)Pemilih yang tidak mampu mendatangi TPS karena sakit, maka panitia pemilihan berkewajiban memberikan kesempatal kepada pemilih tersebut untuk memberikan suaranya dengan cara panitia pemilihan mengu4iungi pemilih dimaksud dengan disaksikan oleh para saksi.
(3)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan dan menyera-hkan surat pernyataan pendamping pemilih kepada panitia pemilihan.
(4)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakaa pilihan pemilih yang bersangkutan. Pasal .t3
(1)Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor' foto, dan nama calon'
(2)pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara menggunakan alat coblos berupa paku yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…