DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai sebesar Rp4.043.881.000,- (Empat milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang bersumber dari hibah non kas dari Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/ daerah/ Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005 Nomor 3 seri E Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI dan BUPATI BANGGAI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Banggai. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banggai.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan.
8.Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
9.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
11.Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja yang mengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi;

a.Penyertaan modal yang bersumber dari hibah non kas dari Pemerintah Pusat;
b.Penyertaan modal yang bersumber dari APBD;
c.Penyertaan modal yang bersumber dari hibah barang daerah; dan
d.Penyertaan modal yang bersumber dari program hibah air minum Pemerintah Pusat. 4

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.
(2)Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
(3)Penganggaran Pendapatan Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada SKPKD.
(4)Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dialokasikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM.

Pasal 4

(1)Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat maka pemerintah pusat memberikan hibah non kas pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat.
(2)Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada PDAM.
(3)Penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa melalui proses Analisis Investasi.

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
(2)Penganggaran Pendapatan Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah, 5 rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening.

Pasal 6

(1)Pendapatan hibah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM.
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada PDAM.

Pasal 7

(1)Besaran dana penyertaan modal daerah kepada PDAM yang bersumber dari dana hibah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 4.043.881.000,- (Empat milyar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk non kas.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara non kas.

Pasal 8

(1)Berdasarkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai akun pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pembiayaan.
(2)Pemerintah daerah mengakui pendapatan hibah non kas dari pemerintah pusat setelah diterimanya Surat Perintah Penyediaan Dana secara Non Kas yang diterima pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan.
(3)Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pembiayaan dan Surat Perintah Penyediaan Dana non kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran.
(4)Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar.
(5)Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat 6 Perintah Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah pada PDAM.

Pasal 9

(1)Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana hibah non kas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan Surat Perintah Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, PPKD menyusun laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD.
(2)Laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah menganggarkan dana penyertaan modal kepada PDAM dalam APBD.
(2)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan setiap tahunnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…