DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Diatur tentang perencana; perlindungan petani; pemberdayaan petani; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; pendanaan; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbarngan sebagaimana dimaksud da1ant ltrtt'i,tf' a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tenlirrrs Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomoi: 29 Tahun 1959 tentang Pembentukztn Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Reptrblik b. c. J 3. Indonesia Tahun 1959 l\lomor 74, Tambahan Lembaran Negerrir Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Lah;rn Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 149 , Tambahan Lembaran Neg:iri r Republik Indonesia Nomor 5068); Undang-Unci.ang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Cl2 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan daur Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesr:r Nomor 5a33); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Dae r,rlr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Notnor 2'i'r. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55-r;1 sebagaimana telair diubah beberapa kali, terakhir dengan Undeinl Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Perubahan Kedua Aias Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daet'irlr (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Notnor :-,,(i, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH L KABUPATEN BANGGAI dan BUPATI BANGGAI, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. 4. 5. 6. Menetapkan :

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Perencanaan Perlindurgan dan Pemberdayaan Petani dilalrukan sc''irril sistematis, terpad.u, terarah, menyeluruh, transparan' dan akuntalrr rl'
(2)perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakrrl<rrn berdasarkan Pada:
1. a.daya dukung sumber daYa alam dan
2. b.rencana tata ruang wilaYah pengembangan Pertanian; lingkungan; dan master
3. c.perkembangar-I ilmu perrgetahuan dan teknologi; plan ka'uv;ts:ln J 5-
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah Petani;
6. f.kebutuhan prasarana den sarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan elconomis.
(3)Perencanaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan bagiar', yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah; dan
3. c.rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paiing sedikit rrrerrlrr:,rt strategi dan kebijakan.

Pasal 4

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaim:in.r dimaksud dalam Pasal 3 ditet.apkan oleh Bupati berdasarkan pricl;i kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan Petani dilakukan melaiui:
1. a.prasarana Pertanian, sarana produksi Pertanian dan teknol,r,li Pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.perlindungan Komoditas Unggulan Strategis;
4. d.penetapan harga pembelian Pemerintah;
5. e...mekanisme penyangga produksi;
6. f.ganti rugi gagal panen akibat kejadia.r luar biasa;
7. g.sistem peringatan dini;
8. h.Asuransi Pertanian;
9. i.perlindungan luasan Lahan Pcrtanian; dan
10. j.perli'^dungan Hak Kekayaan Intelektual.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pembentukan Kelompol: Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
4. d.Badan Usaha Milik Petani: dan
5. e.penyediaan pembiayaan.

Pasal 5

(1)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimarrrit dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlitt'dttg"tr dan Pemberd.ayaan Petani sebagaimana dimaksr:d pada ayat (1), Bupati u';'r jrh mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat, dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan litin,,'i, sebagar mitra Pemerintah Daerah. l=

Pasal 6

(1)Penyrsunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petiinr dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetaipkan olclr Bupati menjadi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Fetani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan berpedoman kepada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pet:.lnr Provinsi. Umum Pasa-l 7 Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimak:.,r'i dalam Pasal 4 ayat (2\.

BAB III

PERLINDUNGAN PSIANI

Pasal 8

(1)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f .,l huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, humf f dan huruf h dibe.il . kepada:
1. a.Petani penggarap yang tidak memiliki Lahan s:ndiri dan menggir'; l paling luas 2 (dua) hektar;
2. b.Petani yang melakukan Usaha Tani dilahan milik sendiri r,',' luasnya kurang dari 2 (dua) hektar; dan
3. c.Petani holtikultura, pekebun, atau peternak skala usaher f:llil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(2)Periindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aval (.1) huruf C huruf g dan huruf i diberikan kepada Petani.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung j awab menyediakan dar-r / a riru mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pas:rl 4 ayat (2) huruf a.
(2)Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antarer l:rirr meliputi:
1. a.ketersediaan pupuk dan bahan bakar minyak;
2. b.jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
3. c.bendungan, dam, jaringgn irigasi, dan embung; dan )
4. d.jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan; dan
5. e.lantai jemur dan lumbung pangan.

Pasal 10

(1)Selain Pemerit'rtah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyedi;r1::r'-' dan/atau mengelola pra.sarana Pertanian sebagaimana dimalisud dalam Pasal 9 sesuai kebutuhan Petani.
(2)Penyediaan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada a5'irt (1) diutamakan untuk pengembangarl Komoditas Unggulan Strate gis . Pasal 1 1 Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah :rda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana pro<irrl<si Perlanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sccr2lra tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(2)Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prrlrng sedikit meliputi: q.. benih, bibit, bakalan ternak sapi potong, pupuk, pestisida, prtl<at-t, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
1. b.alat dan mesin Pert-anian sesuai standar mutu dan kondisi sp,rsillk lokasi.

Pasal 13

(1)Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud claiam Pasal 12 ayat (2), diutamakan untuk peningkatan produktifitas rir,rn pengerrrbangan Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.
(2)Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud P,rda ayat (l) mengutamakan sarana produksi 1l?116 telah memenuhi krrt 'ria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia atau yang t t l;rll memenuhi uii kelavakan mesin.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…