DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengertian, sistematika, dan perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 2 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI dan BUPATI BANGGAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banggai.
4.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Banggai untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 3 yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ke depan dan 1 (satu) tahun transisi, yang pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati;
(2)RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

Pasal 4

(1)Dokumen RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN;
4. d.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
6. f.BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
7. g.BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
8. h.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
9. i.BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; dan
10. j.BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4

Pasal 5

(1)RPJMD dapat diubah dalam hal :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menujukan bahwa proses perumusan dan subtansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.terjadi perubahan yang mendasar; dan
3. c.merugikan kepentingan nasional;
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup karena :
1. a.Bencana alam;
2. b.Goncangan politik;
3. c.Krisis ekonomi;
4. d.Konflik sosial budaya;
5. e.Gangguan keamanan;
6. f.Pemekaran daerah; atau
7. g.Perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai. Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 3 Agustus BUPATI BANGGAI, HERWIN YATIM Diundangkan di Luwuk pada tanggal 3 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI, SYAHRIAL LABELO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2237 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH: (………./2016) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR ….. TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021 I. UMUM Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan serta memperhatikan RPJM Nasional. Sesuai amanat dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Berdasarkan hal dimaksud perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, Arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. 6 Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…