DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang bidang usaha; nama dan kedudukan; modal dan pendanaan; organ; kepegawaian; cuti, dana pensiun; asosiasi; tahun buku, anggaran dan pelaporan; penetapan dan penggunaan laba; tarif air minum; pengadaan barang dan jasa; tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi; pembinaan dan pengawasan; dan pembubaran dari Perumda Air Minum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian layanan penyediaan air minum yang hersih, sehat, produktif dan berkelanjutan kepada masyarakat maka upaya penguatan dan penyesuaian regulasi kedalam peraturan daerah perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan; c, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Banggai Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pendirlan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banggai (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1 Seri D Nomor 1), perlu disesuaikan bentuk hukumnya berclasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdakarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ((5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonnesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Da.era.h-da.erall Tingkat 11 di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indoneuia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3, Undan.g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali trakhir dcngan Undang-Undang Nomor 11 Trihun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indoneala Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Radan Usaha Milik Daerah (Lembaran Neg,ara Republik Indonesin Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujua.n Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI dan 13UPATI BANGGAI MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan

1.Perusahaan Umum Daerah. Air Minum Kabupatert Danggai yang aelnnjutnya disebut PERUMDA Air Minurn adalah Perusahaan Urnum thterah Air Minum yang seluruh modalnya i imI1i1d oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
2.PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai adalah Badan Usaha MWk Daerah yang bergerak dibidang pelaya.nan air minum.
3.Kuasa Pemilik Modal yanp, selanjutriya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pernerintah Daerah dalam kepemilikan kekEtyaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan, Uraum Daerah Air MillUM cinn merupak.an organ Perusahaan Umtun Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalarn Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidEtk diserahkan kepada Dewan Peng,awas atau Direksi.
4.Dewan Pengawas adalah Organ Peruaahaan Umum Daerah ynng herutgas melakukan pengawasan dan memberikan naaehat kepada direkai dalam menjaLankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daeralt 5, Direksi adnInh organ BUMD yang bertanggungjnwab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tuittan BUMD serta. mewakili I3UMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggara.n dasar.
6.Pegawai adalah Pegawai PeruSAIIPIHri Umum Daerah Kabupaten Banggai.
7.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanju tnyk4 disaigkat SPAM merupakan e,atu kesatuan sarana dan pra.sarana penyeKbaan air minum.
8.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kehijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan oleh Bupati untuk petnakai.an setiap meter kublk (M3) atau satuan volunw lainnya yang diberikan oleh PERUMDA Air Minum KehupWn Ranggai yang walib dibayar oleh pelatiggan‘ 2
9.Persatuan Perusahaan Air IVIinum Seluruh Indonesia yang selEuijutnya disebut PERPAMSI adalah merupakan asosiasi Pb.:RUMDA Air minum aeluruh Indunesia.
10.Kekayaan Daerah yang dipisahknn adalah pengelolaannya diluar dari pengelolaan pernerintali daerah dan bertuluan untuk mempernleh bagian Iaba atas Icepemilikan atau penyertaan modal dari basil peritwiolaa.n kekayaan daerah yang dipiaahkan. 1 1. Daerah adalah Kabupaten Hanggai.
12.Pemerirnah Daerah adakb Kepala Daerah sebagai unour penyelenggara Pemerinwhan Daerah yang rnernimpin pelalcsanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah liernbaga Perwalcilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

B1DANG USAHA

Pasal 2

(1)Bidang usaha PERUMDA Air IVIinurn yaitu melaksanEtkan sebagian kewena.ngan Pemerinta.h Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyamkat dan usaha lainnya dalam biciang penyedia.an air ininurn.
(2)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mela1ui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
(3)SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.air baku;
2. b.unit produksi; C. unit distribusi; dan./atau
3. d.unit pelayanan.
(4)SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaiman.a dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.terminal air;
2. b.mobil tangki air; dan/atau
3. e.bentuk lainnya yang memungkinkan.
(5)rientuk lainnya yang meraungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan apabila eakupan layanan PERUMDA AIN MINUM sudah meneapai 1 00')/Q (seratus persen). BAB 111 NA1VIA. DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan yang mengelola air minum di Kabupaten Bunggai de•ngan nnmn PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai.
(2)PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) menggunakan Logo berbentuk gambar bangunan menara air berwau-na. 3 Or Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tcreanturn dalam Lampiran yang menipakan bagian tidsk terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 4

(1)PERUMDA Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Wilayah kerja PERUMDA Air Minum meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.

BAB IV

MODAL DAN PENDANAAN

Pasal 5

( 1 ) Muda 1 11 lU M DA Air Minum terdiri dari scluruh kekayaan PERUMDA Air Minum yang merupakan kekayttau Daerah yang dipisabkan.

(2)Penambahan modal untuk pengembangan PERUMDA Air Minurn terdirt atas :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah;
4. d.Subsidi; dan/ atau
5. e.sutnber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada a.yat (2) huruf a ditetapkan dengan Pe.raturan Daerah Ragian Kedua Pendanaan

Pasal 6

PERUMDA Air Minum dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam pengembangan usahanya dengan persetujuan 13upati selaku KPM yang dapat diperoleh melalui

a.LEtba modal sendiri;
b.Pinjaman;
c.Kerjaaama dengan Pihak Ketiga; dan/atau
d.T-Tibah dari Pcmcrintab Pusat, Pemefinta.h Provinsi, Pemerintab Daerab Lain atau Pihak Lain.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM Susunan Organ

Pasal 7

OrgaTi PERUMDA Air Minum terdiri dari:

a.Bupati aelaku KPM; 4
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi. Baginn Kesatu KPM

Pasal 8

KPM merupakan organ PERUMDA Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas yaitu tuisur pengawasan operasional PERUMDA Air Minum yang bertanggung jawah kepada KPM.
(2)Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan Pelayanan Publik, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang berdomisili di Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
(3)Pengangkatan anggota DeWall Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 10

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a.Sehat jasmani dan rohani;
b.Memaharni (menguasai) manajemen perusahaan di bidang pengelolaan alr minum;
e.Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.menyediakan waktu yang cokup unink melaksanakan tugasnya;
e.berijasah paling rendah Strata 1 (S1); f, berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
g.tidak terikat hubungan keluaiga, dengan Bupati, Wakil Rupati, Dewan Peneawam yang lain atau Direkai sampai dprajat kptiga haik menurut garis lurus atau kesarnping termasuk menantu dan ipar;
h.tidak menjadi pcnguroa dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon/anggota legislatif;
i.tidak pemah dinyatakan j, tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k, tidak pernah menjadi anggota Direkai, Dewan Yengawas, atau Komisaris yang dinyataian bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Banggai Nomor 9 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Banggai Nomor 9 Tahun 1992