DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: prinsip penyelenggaraan; HAM dan kebebasan dasar manusia; kewajiban dasar manusia; pelaksanaan; partisipasi masyarakat; dan kerjasama.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan bersama baik oleh individu, pemerintah, dan negara;
b.bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI dan BUPATI BANGGAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan Setiap warga demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3.Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
4.Kabupaten Banggai Rarnah HAM adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
5.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalarn penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6.Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
7.Kelompok marjinal adalah warga yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan.
8.Warga adalah penduduk Kabupaten Banggai. 9, Bupati adalah Bupati Banggai.
10.Dewan Perwakilan Ral at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11.Daerah adalah Kabupaten Banggai. 2
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Kabupaten adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
15.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah menerapkan pendekatan berbasis HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi Kabupaten Ramah HAM.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip penyelenggaraan;
b.HAM dan kebebasan dasar manusia,
c.kewajiban dasar manusia,
d.pelaksanaan;
e.partisipasi masyarakat; dan
f.kerjasama.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM meliputi:

a.hak atas kabupaten;
b.non diskriminasi;
c.inldusi sosial dan keragaman budaya,
d.pemerintahan yang demokratis dan akuntabel,
e.keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan,
f.pengarusutamaan HAM,
g.hak atas pemulihan;
h.partisipasi, terbuka dan akuntabel; dan
i.keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marginal. 3

Pasal 5

Pemerintah Daerah bersama warga menyatakan komitmennya untuk turut serta secara aktif menjalankan kewajibannya dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Pasal 6

(1)Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam rangka perwujudan Kabupaten Ramah HAM meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik dan lingkungan.
(2)HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.hak untuk hidup;
2. b.hak atas kesehatan,
3. c.hak atas pendidikan,
4. d.hak atas perempuan dan anak,
5. e.hak atas kependudukan;
6. f.hak atas pekerjaan,
7. g.hak atas perumahan yang layak;
8. h.hak atas lingkungan yang berkelanjutan;
9. i.hak memperoleh keadilan;
10. j.hak atas kebebasan pribadi;
11. k.hak atas rasa aman; dan
  1. 1.hak atas kesejahteraan.

Pasal 7

(1)Setiap warga berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2)Setiap warga berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Pasal 8

(1)Setiap warga memperoleh akses yang permanen terhadap penyelenggaraan, mutu dan kualitas pelayanan serta fasilitas kesehatan. 4
(2)Pemerintah Daerah menjamin Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penetapan program jaminan kesehatan masyarakat daerah bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan sesuai dengan sistem dan standar pendidikan yang berlaku untuk mendukung program wajib belajar.
(2)Setiap warga berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
(3)Pemerintah Daerah menjamin agar anak usia sekolah tidak mengalami larangan dan/ atau kesulitan bersekolah serta mendorong terwujudnya pendidikan inklusif.

Pasal 10

(1)Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
(3)Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pasal 5

HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999