DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Mukomuko
5.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
(2)Besaran gaji pokok Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara

Pasal 5

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
(2)Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan Dinas dan kendaraan operasional.
(2)Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas dan kendaraan operasional diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Untuk Pelaksanaan tugas-tugas, kepada kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

a.Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b.Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c.Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang invetaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d.Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
e.Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
f.Biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
g.Biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan Pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
h.Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a.sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
b.diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
c.diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 %;
d.diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp.300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 %;
e.diatas Rp.20 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
f.diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15 %.

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko. Ditetapkan di Mukomuko pada tanggal 25 Januari 2019 BUPATI MUKOMUKO, TTD CHOIRUL HUDA Diundangkan di Mukomuko pada tanggal 31 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH, TTD MARJOHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR. 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU NOMOR : ( 6 / 6 /2019 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH I. UMUM Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintaha, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan bangsa, yang dibiayai melalui APBD. Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, maka berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar hal tersebut di atas, perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…