DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dokumen lingkungan adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dimiliki oleh pemrakarsa yang akan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Jenis dokumen lingkungan hidup ini adalah UKL-UPL dan SPPL. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan antara lain bidang pertanahan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kesehatan, pekerjaan umum, pariwisata dan kebudayaan, perindustrian dan perdagangan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, telekomunikasi, pengelolaan limbah b3 dan pendidikan. Menetapkan tata cara pengajuan dan pemberian rekomendasi dokumen UKL-UPL dan SPPL, pembiayaan, dan pengawasan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati

Menetapkan

menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Barat.
6.Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Barat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8.Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dimiliki oleh pemakrasa yang akan menjalankan usaha dan/atau kegiataannya.
9.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahan dan/atau kegiatan.
10.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
12.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
13.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemrakarsa dalam menentukan jenis penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 3

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.
(2)Setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah daerah wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.
(3)Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa UKL-UPL atau SPPL.
(4)Jenis dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. a.UKL-UPL; dan
2. b.SPPL.

Pasal 4

(1)Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan Industri yang telah dilengkapi dengan studi Amdal wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RKL-RPL Amdal Kawasan.
(2)Untuk kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari menyusun Amdal dan diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL apabila :
1. a.lokasi rencana usaha dan/atau kegiatanya berada dikawasan yang telah memiliki Amdal Kawasan;
2. b.rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada daerah yang telah memiliki rencana detail tata ruang daerah dan atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah setelah diketahui kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis; atau
3. c.usaha dan/atau kegiatanya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

BAB III

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 5

(1)setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki UKL-UPL.
(2)Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Bidang Pertahanan;
2. b.Bidang Pertanian;
3. c.Bidang Peternakan;
4. d.Bidang perikanan;
5. e.Bidang kehutanan;
6. f.Bidang kesehatan;
7. g.Bidang pekerjaan umum;
8. h.Bidang pariwisata dan kebudayaan;
9. i.Bidang perindustrian dan perdagangan;
10. j.Bidang energi dan sumber daya mineral;
11. k.Bidang perhubungan;
12. l.Bidang Telekomunikasi;
13. m.Bidang pengelolaan limbah b3; dan
14. n.Bidang pendidikan.
(3)Rincian Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat :

a.nama jenis usaha dan/atau kegiatan;
b.identitas pemrakarsa;
c.rencana usaha dan/atau kegiatan;
d.dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
e.jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
f.pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
g.daftar pustaka; dan
h.lampiran

Pasal 7

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit berisi :

a.identitas pemrakarsa;
b.informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
c.keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
d.pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
e.tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 8

(1)Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL berfungsi untuk :
1. a.Memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
2. b.Sebagai dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
(2)Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL :
1. a.Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentigan generasi sekarang dan yang akan datang; dan
2. b.Menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan.

Pasal 9

(1)Dokumen UKL-UPL dan SPPL wajib disusun oleh pemrakarsa setelah Izin Lokasi sebelum Pra-Konstruksi.
(2)Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL menjadi Tanggung Jawab Pemrakarsa.
(3)Penyusunan dokumen UKL-UPL dapat dikerjakan sendiri oleh pemrakarsa atau dengan memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai sertifikat penyusun Amdal/UKL-UPL yang teregistrasi oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4)Tata cara penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penyusunan dokumen UKL-UPL harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.
(2)Apabila dokumen UKL-UPL lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan, dokumen UKL-UPL ditolak disahkan dan dikembalikan kepada pemrakarsa dan/atau penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…