DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Merubah Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 8 dan huruf f mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana (Satpol PP, dan sub urusan kebakaran dan penyelamatan), Kecamatan terdiri dari: 1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A; 2. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A; 3. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A; 4. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A; 5. Kecamatan Jebus dengan Tipe A; 6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 8 dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. 5.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
6. 6.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana (Satpol PP, dan sub urusan kebakaran dan penyelamatan);
9. 9.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. 10.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. 13.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
14. 14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
16. 16.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.
7. 2.Ketentuan Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Muntok Pada tanggal 11 Desember 2017 BUPATI BANGKA BARAT, ttd. H. PARHAN ALI Diundangkan di Muntok Pada tanggal 11 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, ttd. H. YUNAN HELMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (NOMOR URUT PERDA 7.10 /TAHUN 2017)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…