DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan Indikator dan Tatanan PHBS, penerapan PHBS, peran masyarakat dalam PHBS hak dan kewajiban, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Tangga Sehat, Sekolah Sehat, Tempat- tempat Umum Sehat, Tempat Kerja Sehat dan Institusi Kesehatan Sehat dapat mencegah dan melindungi setiap warga masyarakat dari gangguan, ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk Hidup Sehat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380) ;
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
7.Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
8.PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
9.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah adalah upaya memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar mengetahui, mau dan mampu mempraktikkan PHBS, dan berperan aktif mewujudkan Sekolah sehat.
10.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat-tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan Pengelola Tempat-tempat umum agar mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat-tempat Umum Sehat.
11.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja untuk mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja Sehat.
12.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung dan petugas mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas Pelayanan Kesehatan.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Swasta.
14.Institusi pendidikan adalah tempat proses belajar mengajar/tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
15.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
16.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
17.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18.Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggungjawab, dan Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang diatur dalam peraturan daerah ini.
19.Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
20.Tim Pengawas yang selanjutnya disebut tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan atau anggota Masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, terkait dengan asas :

a.Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
b.Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
c.Kemanfaatan umum, berarti bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemanusian dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara;
d.Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.Keserasian, berarti bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
f.Kelestarian dan kelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
g.Partisipasif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
h.Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
i.Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bertujuan untuk :

a.Meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk Pembinaan PHBS;
b.Meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
c.Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat;
d.Mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan di semua tingkat administrasi Pemerintah;
e.Memperkuat gerakan dan peran serta masyarakat melalui PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan;
f.Meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan fasilitas Kesehatan;
g.Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan PHBS di tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan.

BAB III

INDIKATOR DAN TATANAN PHBS

Pasal 4

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi beberapa tatanan yaitu PHBS Tatanan Rumah Tangga, PHBS di Institusi Pendidikan, PHBS di Tempat Kerja, PHBS di Tempat Umum dan PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

(1)Indikator PHBS di Rumah Tangga meliputi persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, tidak merokok didalam rumah.
(2)Indikator PHBS di Institusi Pendidikan, Tempat Umum, Tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarangan tempat dan memberantas jentik nyamuk.

BAB IV

PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Pasal 6

(1)Setiap Ibu Hamil harus melahirkan pada tenaga Kesehatan yang berkompeten (bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan dan kebidanan) dan di fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Persalinan Desa (Polindes), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Rumah Sakit.
(2)Asi Eklusif diberikan kepada bayi sejak lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman yang lain, dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
(3)Menimbang bayi dan balita umur (satu) bulan sampai 5 (lima) tahun setiap bulan di posyandu atau tempat- tempat penimbangan bayi dan balita yang lain seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK).
(4)Setiap Individu harus mencuci tanggan menggunakan sabun dan air mengalir.
(5)Setiap individu menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak.
(6)Setiap individu harus buang air besar pada jamban sehat dan dilarang Buang Air Besar sembarangan.
(7)Setiap Pembangunan Rumah Baru harus memiliki jamban sehat.
(8)Setiap warga masyarakat harus membersihkan Bak Mandi dan genangan air dari Jentik Nyamuk.
(9)Setiap anggota Rumah Tangga mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi buah dan 2 (dua) porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari.
(10)Setiap anggota keluarga melakukan aktifitas fisik selama 30 menit setiap hari.
(11)Setiap orang dilarang merokok di dalam rumah/ Ruangan.

Pasal 7

(1)Setiap Individu harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
(2)Harus tersedia sarana untuk tempat untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
(3)Setiap Individu harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat.
(4)Harus tersedia sarana untuk tempat mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat berupa kantin sehat.
(5)Setiap Individu harus Buang Air Besar di jamban.
(6)Harus tersedia sarana untuk tempat buang air besar yang berupa jamban sehat.
(7)Setiap individu harus membuang sampah pada tempat sampah.
(8)Harus tersedia sarana untuk tempat membuang sampah berupa kotak sampah atau tempat sampah.
(9)Setiap Individu dilarang merokok sampai batas kucuran atap paling luar gedung/kantor.
(10)Ada larangan untuk tidak merokok dan tersedianya area untuk merokok.
(11)Setiap individu dilarang untuk menggunakan NAPZA dan meludah disembarangan tempat.
(12)Ada larangan untuk tidak menggunakan NAPZA dan meludah sembarangan tempat.
(13)Ada kegiatan untuk memberantas jentik nyamuk secara rutin.
(14)Khusus ditempat kerja dan Fasilitas Kesehatan harus menyediakan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk standar penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap orang, kelompok, lembaga, badan, berhak atas pembinaan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
(2)Setiap orang, kelompok, lembaga, badan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pasal 9

(1)Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
(2)Kelompok, Lembaga dan/atau badan pada Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Fasilitas Kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS termasuk smoking area.
(3)Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan wajib memasang tanda terkait Indikator-indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan atau pengumuman yang dapat berupa stiker, pamflet dan/atau audio visual di Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Institusi Kesehatan pada Tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
(4)Pimpinan kelompok, Lembaga dan/atau badan wajib untuk:
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
2. b.memasang tanda terkait Indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
3. c.menghimbau semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran tanda indikator PHBS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan umum atas :
1. a.perlindungan terhadap warga masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan meningkat;
2. b.terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
2. b.koordinasi dengan seluruh instansi, elemen masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
3. c.memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat;
4. d.merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat;
5. e.bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga- lembaga nasional maupun dalam upaya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…