DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air bertujuan agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya dan air limbahnya telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Selain itu juga menetapkan izin pembuangan air limbah yang meliputi tata caranya, masa berlakunya izin dan perubahan izin.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Instansi Pelaksana adalah instansi teknis yang membidangi pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat.
5.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
6.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
7.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
8.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
9.Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
10.Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu selanjutnya disebut IPAL Terpadu adalah IPAL yang dilakukan bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air atau sumber air.
11.Pengolahan air limbah secara darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL atau IPAL tidak berfungsi secara optimal.
12.Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
13.Tim Teknis adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu usaha dan/atau kegiatan serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
14.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah dari usaha dan/kegiatan ke air atau sumber air.
(2)Pengaturan pembuangan air limbah ke air atau sumber air bertujuan agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

(1)Subjek dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang yang membuang air limbah ke air atau sumber air.
(2)Objek dalam Peraturan Daerah in adalah air limbah yang berasal dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke air atau sumber air setelah memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Air limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pengendalian air limbah yang mengandung radioaktif diatur dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 5

(1)Setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
(2)Air limbah yang dibuang ke air atau sumber air wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan :
1. a.Pengelolaan air limbah melalui IPAL atau unit lain yang dimaksudkan untuk menurunkan kensentrasi pencemar;
2. b.Pemakaian bahan kimia atau mikro organisme/bakteri atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai bahan penolong untuk menurunkan konsentrasi pencemar; dan/atau
3. c.Pembuangan air limbah dari IPAL melalui saluran khusus pembuangan air limbah.
(2)Setiap orang dilarang :
1. a.Melakukan pembuangan air limbah melebihi baku mutu;
2. b.Melakukan pengelolaan air limbah melalui proses pengenceran;
3. c.Melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat;
4. d.Melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan air limbah;
5. e.Melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan/atau air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah.

Pasal 7

Pengelolaan air limbah melalui IPAL terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui :

a.IPAL milik sendiri;
b.IPAL milik usaha dan/atau kegiatan lain berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

(1)IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
(2)Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada saluran inlet dan outlet IPAL.

Pasal 9

(1)Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya penggulangan darurat.
(2)Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:
1. a.Pengelolaan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan/atau pengangkutan ke tempat yang ditentukan oleh Kepala Instansi Pelaksana; dan/atau
2. b.Penanggungjawab kegiatan wajib menghentikan kegiatan produksi yang menimbulkan air limbah.
(3)Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.

Pasal 10

(1)Penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran khusus pembuangan air limbah sesuai kajian dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.Memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan;
2. b.Terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan limbah;
3. c.Mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar saluran;
4. d.Mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.

Pasal 11

(1)Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pemantauan kualitas air yang dihasilkan karena usaha dan/atau kegiatannya.
(2)Kewajiban melakukan pemantauan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. a.Melakukan pengujian kualitas air limbah sekurang- kurangnya satu kali setiap bulan melalui laboratorium rujukan;
2. b.Melakukan pencatatan harian debit air limbah dalam format yang telah ditentukan;
3. c.Melakukan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.

Pasal 12

(1)Tata cara pelaksanaan pengujian kualitas air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
1. a.Titik pengambilan sampel air limbah sekurang- kurangnya dari outlet IPAL;
2. b.Pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium rujukan;
3. c.Hasil pengujian sampel air limbah dilaporkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada Instansi pelaksana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Tata cara pelaksanaan pencatatan harian debit air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
1. a.Pencatatan harian ebit air limbah dilaksanakan oleh petugas pencatat yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha atau kegiatan;
2. b.Pencatatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dituangkan dalam buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditanda-tangani oleh petugas pencatat dan penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
3. c.Hasil pencatatan harian debit air limbah dilaporkan kepada Instansi pelaksana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
(3)Tata cara pelaksanaan pemantauan beroperasinya sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :
1. a.Pemantauan terhadap semua unit IPAL, termasuk saluran inlet dan outlet IPAL oleh petugas pengelola lingkungan yang ditunjuk pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
2. b.Melaksanakan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan dalam operasional IPAL, yang meliputi jenis dan kuantitas bahan kimia;
3. c.Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam buku catatan operasional IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengelola lingkungan dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
4. d.Melaksanakan evaluasi kinerja sistem IPAL berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…