DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan yang dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan representatif, mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber dan penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, pelestaraian bahan pustaka sesuai dengan karakteristik budaya Daerah dan untuk melaksanakan peningkatan budaya gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, Kewenangan dan Tanggungjawab, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Perpustakan, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Fungsional Pustakawan, Otomasi Perpustakaan, Budaya Gemar Membaca, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pendaan Perpustakaan, Penghargaaan, Keadaan Darurat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan budayagemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3.Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4033 );
4.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); S SALINAN 2
5.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4774);
8.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
9.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6.Kepala Kantor Perpustakaan Daerah adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.
8.Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat.
9.Desa adalah Desa di Kabupaten Bangka Barat.
10.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
11.Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial – ekonomi.
12.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
13.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SKPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14.Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
15.Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku ras, agama, dan status sosial ekonomibertujuan memberikan informasi kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta 4 memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
16.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
17.Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaran program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
18.Perpustakaan Keliling merupakan Perpustakaan umum yang memberikan layanan berkeliling, mendatangi pemukiman penduduk/tempat kegiatan masyarakat dan sekolah – sekolah.
19.Gerakan budaya gemar membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
20.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
21.Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan,baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
23.Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat.
24.Alih Media Bahan Pustaka adalah Pengalihan bentuk bahan pustaka dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
25.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
26.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
27.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
28.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
29.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. 5
30.Pengolahan bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
31.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
32.Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitaliasi (softcopy).
33.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
34.Katalog perpustakaan adalah sistematika daftar buku atau bahan pustaka yang lain di dalam perpustakaan yang memberi informasi tentang pengarang, judul, edisi, penerbit, tahun terbit, ciri fisik, isi (subjek) dan lokasi bahan pustaka tersebut disimpan.
35.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibilografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek dan judul.
36.Preservasi adalah Semua unsur pengelolaan, keuangan, penyimpanan, alat bantu ketenaga kerjaan maupun metode yang digunakan untuk melestarikan bahan pustaka, dokumentasi, arsip maupun informasi yang dikandungnya.
37.Desiderata adalah Pengumpulan alat seleksi bahan pustaka.
38.Reproduksi adalah Memperbanyak bahan pustaka untuk kepentingan penyebaran informasi.
39.Dummy adalah Sistem peminjaman pustaka dengan cara setiap buku lembaran kertas berisi nama, pengarang nomor pustaka, judul buku, tanggal peminjaman, apabila buku dipinjam lembaran tersebut dituliskan nama peminjam, tanggal peminjam/kembali lalu diletakkan di rak buku sebagai ganyi/sulih, dengan demikian akan diketahui siapa yang dipinjam dan kapan dikembalikan.
40.Restorasi adalah tindakan khusus yang dilakukan untuk memperbaiki bahan pustaka / dokumen lain yang rusak/lapuk.
41.Konservasi adalah Penggunaan prosedur kimia/fisika dalam pemeliharaan dan penyimpanan pustaka untuk menjamin keawetan pustaka.
42.Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
43.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi. 6

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

a.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan representatif;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber dan penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, pelestaraian bahan pustaka sesuai dengan karakteristik budaya Daerah; dan
c.melaksanakan peningkatan budaya gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

a.Pembelajaran sepanjang hayat
b.Demokrasi;
c.Keadilan;
d.Keprofesionalan;
e.Keterbukaan;
f.Keterukuran; dan
g.Kemitraan.

Pasal 5

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

a.Perencanaan ;
b.Kelembagaan perpustakaan;
c.Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
d.Sarana dan prasarana perpustakaan; 7
e.Pelayanan perpustakaan;
f.Tenaga perpustakaan;
g.Otomasi Perpustakaan
h.Akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
i.Budaya gemar membaca;

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

a.Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah, terdiri atas :
1. 1.Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan Nasional;
2. 2.Penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
3. 3.Pengembangan sumberdaya manusia;
4. 4.Pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
b.Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
1. 1.Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
2. 2.Pengembangan sumberdaya manusia;
3. 3.Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
4. 4.Kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
5. 5.Pengembangan minat baca.
c.Penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;
d.Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah;
e.Koordinasi pelestarian tingkat Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam :

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah. 8

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri atas :

a.Perpustakaan Umum;
b.Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
c.Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
d.Perpustakaan Khusus

Pasal 9

(1)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
(5)Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau serta sebagai penyedia koleksi pelengkap terhadap layanan perpustakaan menetap.

Pasal 10

(1)Setiap Sekolah/Madrasah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Perpustakaan Taman Kanak – Kanak (TK)/Madrasah Diniyah (MD);
2. b.Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
3. c.Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); 9
4. d.Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
5. e.Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
6. f.Perpustakaan Sekolah Luar Biasa; dan
7. g.Perpustakaan Pondok Pesantren.
(3)Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
(4)Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…