DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan ditetapkannya perda ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan media massa. Selain itu juga ada upaya khusus yaitu upaya perlindungan khusu berupa pendampingan dan advokasi. Selain itu juga diatur mengenai pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten, forum koordinasi, dan sanksi administrasi serta ketentuan pidana bagi yang melanggar pertauran ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Bangka Barat memiliki letak strategis bagi masuknya peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perlu dilakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
c.bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bukan semata- mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
4.Instansi Terkait adalah instansi yang membidangi urusan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
5.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8.Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
9.Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
10.Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
11.Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum
12.Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
13.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
14.Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
15.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
16.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
17.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
19.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat.
20.Rumah Kost/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh wilayah Kabupaten.
21.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten.
22.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbukadan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten.
23.Hotel / Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten.
24.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
25.Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah :

a.keagamaan;
b.keadilan;
c.pengayoman;
d.kemanusiaan;
e.ketertiban;
f.perlindungan;
g.keamanan;
h.nilai-nilai ilmiah;
i.kepastian hukum;
j.kemitraan; dan
k.kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah Kabupaten Bangka Barat;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
c.meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah :

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
b.melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
c.memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang bekerja sama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah IPWL; dan
d.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi :

a.menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
b.menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
c.mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

a.penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
b.pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
c.peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
d.peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
e.memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
f.melakukan kegiatan tes urine berkerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 7

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

a.Keluarga
b.Satuan Pendidikan;
c.Masyarakat;
d.Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
e.Badan Usaha;
f.Tempat Usaha;
g.Hotel/Penginapan;
h.Tempat Hiburan; dan
i.Media Massa;

Pasal 8

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:

a.memberi pendidikan keagamaan;
b.meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenaibahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 9

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :

a.menetapkan tata tertib sekolah mengenai menyusun kebijakan Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan;
b.membentuk tim/kelompok kerja satuan tuga anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
c.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
d.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
e.berkoordinasi dengan orangtua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya.
f.Melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
g.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 10

(1)Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas :
1. a.pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi,dan pemberian huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan PPNS.
(2)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…