DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sistematika RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah untuk jangka waktu lima tahun perlu disusun Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021; BUPATI BANGKA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021 BUPATIBANGKABARAT PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAf\ DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021. ' Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT dan BUPATI BANGKA BARAT

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
7.Peraturan Pernerin tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Rcpu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lc111h;1r;111 Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tn l iu pn n , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dun l·~\l,tlu;1si Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Dae rah (Le1111J:1r:111 Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 21, Tarnbnh nn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kepulau an Bangka Bclitung Nomor 13 Tahun 2007 tcntang Rcncana Pernbungunan .Ian gku Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provin si Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nornor 6 Seri E]:
11.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Barurkn Belituru; No uu u 6 Tahun 2012 ten tang Rencana Pernbungu nan . J;1111:l,;1 Menengah Dae rah Tahun 2012-2017 (Lcmbaran l).in;tl1 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahu 11 '2() 12 Nornor :\ Sn1 E), sebagaimaria t elah diu bah dengan i>nnluran l);1n;tl1 Provinsi Kepu lau an Bangka Bcliturig Nornur 6 Tnln111 '.WI Ii (Lemba.ran Daer ah Provinsi Kcpulau an Bangku Bclit ung T,il1u11 2016 Nomor 6 Seri S);
12.Peraturan Daerah Kubu paten Bangka Baral Nomor tJ iuhu n 2010 ten tang Re ncana Pcmhangunan Jangka Panjang Dacruh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daer ah Kabupaten Bangka Ba.rat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Bangka Ba.rat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabu paten Bangka Barat Nomor l Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).
7.Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021. yang sclanju tnya disingkat RPJMD .id:d.ih dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barurk.: I l:1r:11 untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingl,:11 1~1,111) adalah dokumen perencanaan Kabupaten Bangka Baral uni u I, pn1ocl1· 1 (satu) tahun atau discbut dcngan rcncana pembangunan 1:1ht111.1n daerah.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen percncanaan Perangkat Daerah untuk pcriode S (lima) tahun yang memuat tuju an , sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pernerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan y:1ng ditu nju k pucla akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan um um mengenai u paya-u paya yang :il,.in dilaksanakan untuk rnewujudkan visi.
12.Sasaran adalah target atau hasil yang dih arapkan dnri suatu prn,:r:1111 atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiauin.
13.Strategi pembangunan adalah langkah-Iangkah lxr isikan prng1 :1111 program indikatif untuk rncwujudkan visi dan rnisi.
14.Kebijakan pembangunan adalah arah dan/atau tindakan yang duunhil oleh Pemerintah Pusat/Dacrah untuk mencapai tuju an.
15.Arah kebijakan adalah instrumcn pcrencanaan yang rncrnnndu kc mana prioritas pembangunan diar ahkan agar lebih fokus dalarn upaya mencapai tujuan.
16.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintar daerah untuk rnencapai sasaran dan tuju an pembangunan daerah.~' unsur pembantu kepala daerah dan DPRD Urusan Pemerintahan yang menjadi Perangkat Daerah adalah dalam penyelenggaraan kewenangan Dae rah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjarig Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025. yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sarnpai dengan 2025. 5.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Bangka Barat. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. Dalam Peratur an Daerah ini yang dirnaksu d dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 2.

Pasal 1

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspck gcogr afis. aspck kcscjahteraan masyarakat, aspck pelayanan urnum, dan aspek daya saing dacrah . GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Menjelaskan kinerja keuangan masa Jalu, kebijuk an pengclolaan kcuangan rnasa lalu, dan kcr.u urkn pendanaan. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Mengernukakan permasalahan pernbangunan cl.111 1st1· isu strategis pembangunan Kabupatcn 13angka Bar.u , VIS!, MIS!, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan visi dan rmsi Pernerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan serta sasaran setiap mrsi pembangunan. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menguraikan strategi yang dipilih dularn mencap.n tujuan clan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap ta.hunnya. KEBIJAJ<AN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaslcan kcbijakan umum yang <lii:un~l<an sc·l>:11• . .ii penentuan program pernbangunan d::.1cr;ih~ dasar hukum penyusunan, RPJMD dengan dokumen PENDAHULUAN Berisi latar belakang, hubungan Dokurnen

g.BAB VII
f.BAB VI
e.BAB V
d.BABIV
c.BAB III
b.BAB II Dokumen RPJMD terdiri atas sisternatika sebagai berikut :
a.BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud clan tujuan doku mcn RJPMD disusun.

Pasal 4

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi pedoman bagi :

a.Perangkat Daerah dalarn menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
b.Pemerintah Daerah dalarn menyusun RKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi. misi, dan prourum kepaln d:wr.d1 yang memuat tujuan, sasaran, strategi. arah kebijukun , pernbungu 11;111 Daerah dan keuangan Daer ah, sert a program Perangk.u l):1crah cl.in li11li1s Perangkat Dacrah yang discrtai dcrigan kerangka pcudunuan bcrxil.« indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disu su n dcngan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional. PasaJ 2

(2)Perubahan RPJMD sebagaiman a dirnaksu d dalam Pasal 7 dit ct apk nn dengan Pera tu ran Bu pati dalam ha! tidak me\~ bah target capaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah. 1-

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH ( 1) Perubahan RPJMD scbagaimana dirnaksu d dalarn Pasal 7 clil<'I :1pl<;111 dengan Peraturan Daerah dalam hal terjadi peru bahan largl'I 1·:1p:1i:111 sasaran akhir pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendaJian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksu d pad a ayat ( 1) sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

BABlV PENGENDALIAN DAN EVALUASJ Uraian lebih lanjut tentang RPJMD adalah sebagairnunu tcrcuntum cl.d:1111 lampiran dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan d ari Pcrnt u r an Daerah ini.

Pasal 5

Berisi prinsip-prinsip pcdoman masa transisi pada saar pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksannan , mekanisme pelaksariaan , perriantau an, perigendnlinn dan evaJuasi hasil RP,JMD. PENUTUPk. Bab XI J. BAB X KAIDAH Menjelaskan semua program prioritas l(,tl111p;11i:11 Bangka Ba.rat yang disertai dengan peridan aannyn. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Menjelaskan penct apan indikator kincrja daerah y:111g menggambarkan target yang ditet apkan dan cupaiun keberhasilan pericapaian visi dan misi bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan. PEDOMAN MASA TRANSi Si DAN PELAKSANAAN

1.BABIX INDIKASI REN CANA PROGRAM PRIORITAS Y ANC;

h.BAB VIII --·· . ··J· : A_ ___ J;y -· -·--·-·-·---~&4-~1------- - ---, ::--·--·- NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 7 · 1 ( TA-i-<u H ~ll, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI.~ Plt. SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,, ~ H. M. EFFENDI 1 Diundangkan di Muntok pad a tariggal o\,ta Pe.(' xo lb Ditetapkan di Muntok pada tanggal Oktobcr .2\: I '.1 t BUPATI BANG BARAT f ~ r H. PARHAN ALI Agar setiap orang merigctahu mya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini derigan penempat annya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Bangka Barat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. KETENTUAN PENUTUP .. ~.:1J. u:.~.: k _···_··j L _,)tfr- __ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT ( PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 7 7 I Joo I 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI t. Diundangkan di Muntok pada tanggal LJ November 2016 l Plt. SEKRETARIS DAERAH ~ KABUPATEN BANGKA BARATi & H. M. EFFENDI H. PARHAN ALI Ditetapkan di Muntok pada tanggal 4 November 2016 ~ BUPATI BANG Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

BAB VI KETE TUAN PENUTUP

BAB VI

KETE TUAN PENUTUP

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…