DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Asas, Prinsip dan Tujuan, Tanggungjawab dan Wewenang Pemeritah Daerah, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Forum untuk Pengurangan Resiko Bencana, Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan, Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan, Pengawasan dan Laporan Pertanggunjawaban, Penyelesaian Sengketa dan Gugatan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kabupaten Bangka Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
c.bahwa perlu pengaturan penyelenggraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tangap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT Dan BUPATI BANGKA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bangka Barat.
6.Instansi Pelaksana, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana.
7.Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rahabilitasi.
12.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera munkgin kepada masyasrakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
17.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paskabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
18.Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah paskabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
19.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimublkan bencana.
20.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23.Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
28.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29.Lembaga usaha adalah setiap badan hokum yang dapat berbentuk badan usaha milik Negara, badan usahan milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30.Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisai intersnasional lainnya dan lembaga asing non- pemerintah dari Negara di luar Perserikatan Bangsa- Bangsa.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselerasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian lingkungan hidup;
h.ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
i.partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah :

a.pengurangan resiko;
b.cepat dan tepat;
c.prioritas;
d.koordinasi dan keterpaduan;
e.berdaya guna dan berhasil guna;
f.transparan dan akuntabilitas;
g.kemitraan;
h.pemberdayaan;
i.nondiskriminatif;
j.nonproletisi;
k.kemandirian;
l.kearifan lokal;
m.membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
n.berkelajutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d.menghargai budaya lokal;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana- bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
d.pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
f.pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
g.perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
h.fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
i.pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
j.pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a.menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c.menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
d.menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e.mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
f.menyerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
g.merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
h.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
i.merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
j.melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan;
k.melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
l.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

BAB IV

HAK KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan perlindungan sosial dari rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
2. b.mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. c.mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
5. e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
6. f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
1. a.Pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
2. b.Agama dan kepercayaan;
3. c.Budaya;
4. d.Lingkungan yang sehat;
5. e.Ekonomi;
6. f.Politik;
7. g.Pendidikan;
8. h.Pekerjaan;
9. i.Kesehatan reproduksi; dan
10. j.Seksual.
(4)Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(5)Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 10

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

a.Informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.Informasi tentang data kebencanaan;
c.Informasi tentang resiko bencana;
d.Informasi tentang prediksi bencana; dan
e.Informasi tentang status kebencanaan.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…